Pembongkaran Pasar Wonodri Tak Bisa Tuntas

350
MASIH BERDIRI : Lima kios di Pasar Wonodri Semarang masih berdiri karena ber sertifikat dan pedagang memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
MASIH BERDIRI : Lima kios di Pasar Wonodri Semarang masih berdiri karena ber sertifikat dan pedagang memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Dinas Perdagangan Kota Semarang belum bisa menuntaskan pembongkaran bangunan Pasar Wonodri. Masih ada lima bangunan yang belum bisa dibongkar, karena pedagang telah mengantongi sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB).

”Dari lima titik itu, yang memiliki sertifikat ada empat. Sementara satu lagi HGB,” jelas Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Fajar menjelaskan, Bagian Aset menyatakan bahwa hal ini sudah di luar kewenangan pemerintah kota. Namun pihaknya akan tetap merapatkan dengan Bagian Aset dan Hukum Setdakot Semarang, agar lebih cermat dalam menyampaikan wacananya.

”Karena kalau dilogika, tanah tersebut satu kesatuan. Masak di depan aset Pemkot, di tengah ada 5 kios yang bukan, kan aneh,” ujar Fajar mempertanyakan.

Sebenarnya, para pedagang sudah siap jika memang kios mereka akan dibangun oleh pemerintah kota. Sebab, keadaan akan menjadi kontras ketika pasar baru sudah jadi, namun masih ada sejumlah kios yang tidak tertata dengan rapi. ”Pedagang sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Fajar menargetkan, sebelum memulai pembangunan Pasar Wonodri Baru, sudah didapatkan titik temu antara pemerintah dengan 5 pedagang ini. Sehingga pembangunan Pasar Wonodri dapat diselesaikan sesuai dengan target.

”Tahun ini harus selesai, sehingga pasar yang diharapkan masyarakat Semarang ini dapat terwujud degan baik tanpa ada ganjalan sedikitpun,” tandasnya.

Terpisah, Wakil ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto, akan meminta klarifikasi dari Dinas Perdagangan mengenai kepemilikan sertifikat di lahan Pasar Wonodri. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai hal ini.

“Apakah sertifikat tersebut benar-benar sah atau bagaimana kita kan juga belum tau. Kalau kami memang berpositif thinking. Namanya pasar milik Pemkot, jadi walaupun seperti apa kalau memang aset ya sepatutnya Pemkot harus mempertahankan aset itu. Tentu kita punya dasar jelas mengenai kepemilikan, keperuntukan, dan sebagainya,” jelasnya.

Kepemilikan sertifikat perorangan di aset Pemkot, lanjut Politisi Demokrat itu, juga pernah terjadi di Pasar Kanjengan. Perlu dilakukan penelusuran untuk memastikan keabsahan dari sertifikat tersebut. Sebab, pada kasus terdahulu setelah ditelusuri memang tidak benar keabsahannya.

“Kita lihat dulu asal usulnya. Apakah itu termasuk kelalaian atau apa. Tapi yang jelas yang namanya pasar masak sebidang tanah Pemkot ada tanah perorangan kan nggak mungkin,” tandasnya. (sga/zal)