GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Program normalisasi sejumlah sungai di Kota Semarang mendesak untuk segera dilakukan. Selain normalisasi Sungai Sringin, Kali Tenggang, Kali Banger, Kali Babon, dan Banjir Kanal Timur (BKT) di wilayah timur, saat ini juga sedang proses normalisasi Sungai Beringin di wilayah barat. Namun normalisasi masih terganjal proses pembebasan lahan.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera menyelesaikan pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi Sungai Beringin tersebut.  Tercatat, ada 302 bidang lahan atau kurang lebih 13,5 hektare lahan normalisasi Sungai Beringin yang harus dibebaskan. Dari jumlah tersebut, baru 145 bidang atau sekitar 8,1 hektare yang sudah dibebaskan.

“Sisanya kurang lebih 5,4 hektare lahan belum dibebaskan. Rata-rata lahan itu berada di wilayah Kecamatan Tugu,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Rubhan Ruziatno, Rabu (18/4).

Dia meminta, agar Pemkot Semarang segera membebaskan lahan tersebut agar normalisasi Sungai Beringin segera bisa dilaksanakan. Rencana normalisasi Sungai Beringin telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Tahun ini dilelangkan. Setidaknya 2019 sudah mulai dilakukan pekerjaan fisik,” ujarnya.

Dijelaskan, durasi penyelesaian normalisasi Sungai Beringin tersebut 3 tahun, dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 177 miliar. “Lebar sungai nantinya menjadi 35 meter dengan ketinggian dari muka air sungai sampai parapet mencapai 4 meter,” terangnya.

Panjang Sungai Beringin yang harus dinormalisasi, kata dia, relatif pendek, yakni kurang lebih 20 km dari hulu hingga hilir. Saat ini, telah mengalami penyempitan badan sungai. Sehingga sering melimpas ke permukiman warga.

“Pemkot Semarang memang belum mengetahui detail rencana kami. Secara kebutuhan, kami membutuhkan lahan yang relatif besar. Sebab, patokan kami adalah hasil studi tentang banjir bandang lima puluh tahunan,” katanya.

Maka ada banyak lahan di bantaran yang harus dibebaskan. Warga yang berada di bantaran sungai tersebut harus direlokasi. “Saya berharap persoalan sosial termasuk pembebasan lahan ini segera selesai,” ujarnya.

Hasil kajian juga menemukan adanya lahan di wilayah hulu Sungai Beringin yang terjadi perubahan tata ruang. Ia menyoroti mengapa wilayah yang sebelumnya lahan ‘hijau’ berubah menjadi permukiman.

“Seharusnya, ada wilayah yang tetap digunakan untuk menampung air di wilayah hulu. Misalnya, dengan membuat embung maupun sistem biopori oleh warga. Sehingga bisa mengurangi debit air,” katanya.

Perubahan tata ruang sangat mempengaruhi debit air banjir hingga hilir. Meski demikian, untuk saat ini upaya yang bisa dilakukan adalah pemeliharaan. Artinya, apabila ada yang bocor dan limpas, dilakukan perbaikan bersifat sementara.  “Badan sungai memang mengecil, bahkan ada beberapa bottle neck. Nantinya parapet juga akan kami tinggikan menjadi 4 meter dari muka air sungai,” katanya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, menilai, penanggulangan banjir selama ini baru bersifat reaktif dari kejadian. Belum bisa disebut upaya penanggulangan banjir secara paripurna. Sesuai dengan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengenai penanganan banjir telah dibahas secara rinci.

“Memang butuh waktu bertahun-tahun, tetapi harus dilakukan secara simultan yang meliputi penanganan sementara dan penanganan jangka panjang,” katanya.

Secara jangka panjang penanganan banjir, lanjut dia, sebetulnya telah ada konsep sejak dahulu kala. Di antaranya, di wilayah dataran tinggi dibuatkan terminal air dalam bentuk bendungan.

“Saat ini, sudah ada bendungan Waduk Jatibarang. Berikutnya, sungai-sungai dilakukan normalisasi semua. Luas, kedalaman dan tanggul sungai dinormalkan. Di bagian dekat laut, dibuatkan polder yang berfungsi sebagai penampungan air ketika rob maupun banjir. Polder Banger itu sebetulnya belum rampung, belum bisa berfungsi sebagai polder semestinya,” ujarnya.

Hanya saja untuk merealisasikannya perlu biaya besar. Sehingga konsepnya ada peran serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. “Persentase anggarannya, pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 25 persen, dan pemerintah kota 25 persen. Pembagian anggarannya seperti itu. Persoalannya, program itu sudah dirancang, ada kesepakatan bersama, tapi tidak dilaksanakan secara tuntas. Bukan tidak dikerjakan, sebagian sudah jalan. Tapi tidak paripurna,” bebernya.

Dia meminta pemerintah tidak perlu kaku, berjalan sesuai dengan apa yang disebut di RPJMD. Tetapi perlu melihat perkembangan dinamika yang terjadi saat ini. “Misalnya bendungan Waduk Jatibarang dirasa belum bisa mewakili fungsinya, maka perlu dibuatkan lagi. Misalnya, pembuatan embung-embung untuk penampungan air. Sebab, wilayah bagian atas berkembang pesat, pertumbuhan penduduk hingga menyebabkan banyak tanah resapan berubah menjadi perumahan,” katanya.

Maka perlu dievaluasi, harus fleksibel. Bahkan yang terjadi sekarang banyak alihfungsi lahan dari tanah resapan menjadi perumahan. Air kekurangan resapan, sungai terjadi pendangkalan, akhirnya air meluber.

“Pemkot harus memperhatikan pengembangan perumahan. Lha wong fasum-fasos yang harus dipenuhi oleh pengembang saja belum jalan. Apalagi aturan tata ruang secara rinci sesuai diatur perda, misalnya embung. Lihat saja, kawasan Industri Candi, apa ada embung? Tidak ada. Padahal kawasan seluas itu menjadi penyumbang banjir sangat besar, karena dulunya daerah resapan, kemudian ditutup dengan kawasan industri,” jelasnya.

Apalagi banyak sungai yang ditutup diganti dengan sungai sintesis. Terlebih celaka lagi, penggantinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan aslinya. “Tentu ini akan menyebabkan banjir,” katanya. (amu/aro)