BERI KETERANGAN – Bupati Batang Wihaji bersama forkominda setempat dalam sosialisasi Inpres Percepatan PTSL No 2/2018 di aula kantor bupati Kamis (19/4). (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
BERI KETERANGAN – Bupati Batang Wihaji bersama forkominda setempat dalam sosialisasi Inpres Percepatan PTSL No 2/2018 di aula kantor bupati Kamis (19/4). (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pemkab Batang meminta kepada desa (kades) tidak perlu enggan dan takut mengurus pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sering disebut program nasional agraria (prona).

“Para kades jangan ragu dan takut mengurus PTSL. Jika takut segera konsultasikan ke Kabag Hukum Setda, Polres dan Kejaksaan daripada ada masalah hukum di kemudian hari,” tegas Bupati Batang Wihaji dalam sosialisasi Inpres Percepatan PTSL  No 2 Tahun 2018 di aula kantor bupati setempat, Kamis (19/4).

Hadir pada acara itu Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga, kasi datun mewakili Kejaksaan Negeri Batang, perwakilan Kodim 0736 Batang, kepala BPN Batang dan stake holder.

Lanjut Wihaji, kepada daerah selaku tangan panjang pemerintah pusat wajib melaksanakan instruksi presiden melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Targetnya 44 ribu bidang bersertifikat, sehingga Pemkab harus membackup melalui kepala desa sebagai leading sector di tingkat desa.

“Kita siap melaksanakan perintah untuk target 44 ribu bidang. Tapi tolong kasih tahu kita caranya bagaimana agar tidak melanggar aturan. Sehingga programnya berjalan dan target tercapai sesuai jadwal yang ditentukan,” papar Wihaji kepada pemangku kepentingan yang hadir saat itu.

Program tersebut sangat riskan. Karena ketidaktahuan kepala desa tentang regulasi, tidak menutup kemungkinan dapat menyalahi aturan. Bahkan bisa berpotensi pelaporan warga terhadap permasalahan tersebut.

Kepala BPN Kabupaten Batang Triono mengatakan, PTSL merupakan instruksi presiden dan Menteri Agraria agar disampaikan kepada semua stake holder, birokrasi perangkat daerah.

PTSL bertujuan untuk mengurangi konflik masalah tanah. Diharapkan sampai 2025 semua tanah di Indonesia terdaftarkan dan tersertifikat.

“Target PTSK tahun 2018 ada  44 ribu bidang. Terdiri 44 desa  sebagai lokasi PTSL sehingga di Batang semua tanah terpetakan terdaftar dan tersertifikatkan,” jelas Triono. (han/lis)