Rapat pra verifikasi kepailitan PT Simoplas bersama curator dan direksi serta kreditur berlangsung santai di Rumah Inap 41 (Kost & Guest House), Pleburan Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Rapat pra verifikasi kepailitan PT Simoplas bersama curator dan direksi serta kreditur berlangsung santai di Rumah Inap 41 (Kost & Guest House), Pleburan Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Ketidakharmonisan di tubuh Direksi PT Simongan Plastik Factory (Simoplas) semakin mencuat ke publik, bahkan sejumlah kejanggalan terus bermunculan atas pailitnya perusahaan plastik kemasan legendaris Semarang yang berdiri sejak 1973 tersebut. Hal tersebut terungkap dalam agenda rapat pra verifikasi di Pleburan Semarang, Rabu (18/4).

Direktur Simoplas, Winoto Basuki, mengaku kalau pihaknya sebenarnya tidak menghendaki adanya kepailitan. Dikatakannya, permasalahan tersebut terjadi karena awal mulanya Simoplas menjual sebagian asetnya untuk melunasi bank yang sudah sangat gawat. Ia mengatakan, penjualan aset tersebut sebetulnya sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan poin kesepakatannya menjual sebagian aset, bahkan saat itu termasuk Edhi sudah menyetujui. Namun setelah penjualan dilakukan, dana yang diterima digunakan untuk melunasi bank.

“Setelah itu sertifikat yang digadaikan akhirnya bisa dapat dari bank. Tapi pak Edhi justru memblokir sertifikatnya ke BPN, termasuk sertifikat yang sudah dijual belikan,” kata Winoto Basuki kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Karena sudah diblokir, lanjut Winoto, pihaknya tidak bisa memecah sertifikat. Dikatakannya, pemblokiran tersebut dilakukan Edhi dengan alasan karena Simoplas tidak bisa melunasi hutang Edhi sepenuhnya, karena aset sudah dijual sebagian.Ia mengaku menyesalkan hal itu karena sebelumnya sudah duduk bersama, bahkan antara pemegang saham sudah tahu sama tahu.

“Jadi sebagian aset dijual untuk menyelamatkan agar tidak terjadi lelang bank. Saat itu, kami sudah mediasi dengan Edhi di BPN dan berhasil dibayarkan sebagian, kami sesalkan saat akan balik nama justru kami digugat,”sebutnya.

Sedangkan, Direktur Simoplas Edhie Tejopurnomo, menyebutkan, keanehan dalam rapat pra verifikasi tersebut pertama kurator sudah mengumumkan daftar tagihan kreditur sementara pada 28 Maret lalu. Kemudian 5 April sudah sidang verifikasi. Namun saat ini, justru baru mengawali sidang pra verifikasi. Menurutnya, hal tersebut aneh, karena sudah sidang pencocokan verifikasi, namun justru kembali lagi ke pra verifikasi.

“Seharusnya pra verifikasi sebelum penerbitan daftar piutang sementara, tapi ini sebaliknya. Jadi patut dipertanyakan mengenai angka-angka yang ada di tagihan sementara yang sudah diakui dan dibantah curator tersebut didasarkan apa,”kata Edhie usai rapat pra verifikasi tersebut.

Di dalam rapat tersebut, baik Winoto maupun Edhie saling bantah membantah terkait hak dan kewajiban PT Simoplas. Edhie kemudian mempertanyakan,mengigat Simoplas baru saja menerima uang penjualan sebesar Rp 21 miliar yang diterima oleh Winoto, namun hingga sekarang belum dipertangungjawabkan terkait uang tersebut.

Pihaknya juga mempertanyakan Winoto Basuki sebagai direktur justru saat datang ke agenda tersebut malah membisu. Kemudian, Winoto tidak mengungkapkan fakta-fakta yang menjadikan dasar baginya bertindak sebagai direksi, melainkan membawa bagian staf keuangan PT Randugarut Plastik Indonesia (RPI), Wuryan untuk mencocokan piutang keuangan PT Simoplas kepada kurator.

“Padahal Wuryan mulai bekerja 1 Januari 2018. Selain itu, pemilik PT RPI adalah pemohon pailit. Anehnya dilokasi sudah ada staf bagian keuangan yang bekerja selama 19 tahun di Simoplas (Widji Ningsih) justru tak direspon oleh Winoto maupun kurator,”sebutnya.

Didalam rapat tersebut, baik Winoto maupun Edhie saling bantah membantah terkait hak dan kewajiban PT Simoplas. Edhie kemudian mempertanyakan,mengigat Simoplas baru saja menerima uang penjualan sebesar Rp 171,5 miliar yang diterima oleh Winoto, namun hingga sekarang belum dipertangungjawabkan terkait uang tersebut.

“Ada dugaan kategori kriminal karena PT Simoplas pailit hanya dengan tagihan sebesar Rp 1,5miliar. Anehnya lagi Winoto justru membuat kesepakatan dengan tim kuasa hukumnya (Viktor dan Sukaryani,red) dengan nilai lawyer fee Rp 7,5miliar sesuai yang diajukan kepada kurator,”tandasnya.

Ia juga menyayangkan, karena Komisaris Simoplas, Soen Gwan Hong tidak hadir dalam rapat tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta kurator bersikap tegas terhadap kehadiran komisaris. Menurutnya dalam kasus tersebut terjadi pagar makan tanaman, pasalnya Liem Wibowo Halim adalah komite penyelamat Simoplas, namun justru yang mempailitkan. Ia juga berjanji akan memperjuangkan kasus kepailitan tersebut agar berjalan sesuai faktanya.

“Saya yakin pengadilan bertindak adil dan selalu membaca pemberitaan terkait polemik Simoplas, saya harapkan ada respon cepat dari pengadilan,”ujarnya.

Terpisah, Kuasa hukum PT Simoplas, Sukaryani dan Viktor Budi Raharjo mengatakan, untuk anggota direktur yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh mewakili perusahaan, maka sangat wajar Edhi ditolak hakim pengawas mewakili perusahaan karena Edhi juga sebagai kreditur. Ia juga mengaku tagihan tim kuasa hukum sebesar Rp 7,5miliar ditolak oleh kurator sejak awal, sehingga ia menyarankan pihak Edhi tidak perlu resah.

“Anggota direktur dilarang sesuai aturan undang-undang (UU) RI nomor 40 tahun 2007 pada Pasal 99 ayat 1 UU perseroan terbatas (PT), jadi wajar pak Edhi ndak boleh mewakili perusahaan. Kami sampaikan juga termasuk tagihan kami Rp 7,5miliar juga ditolak oleh kurator,”sebutnya. (jks/zal)