RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menampik tudingan pencoretan salah satu mata anggaran proyek pembangunan pemakaman umum di Kecamatan Argomulyo senilai Rp 10 miliar. Pasalnya, seluruh anggaran telah disepakati eksekutif legislatif dan dievaluasi Gubernur Jateng. Bahkan, sudah dituangkan dalam Perda APBD dan Perwali APBD Kota Salatiga.

Menurut Kepala Bagian Humas Setda Kota Salatiga, Jumiarto, setelah ditetapkan dalam Perda APBD, perangkat daerah berkewajiban menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang memuat rincian objek belanja program kegiatan. Bahwa proses penyusunan APBD didasarkan pada RKPD dan penyepakatan KUA PPAS antara Pemkot dengan DPRD untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Ditambahkan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menajemen risiko, perangkat daerah telah memperhitungkan secara cermat atas target dan capaian keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan, termasuk memperhatikan kajian teknis/kaidah normatif.

“Kesiapan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan sudah disusun secara cermat. Karena ketidaktepatan dalam perencanaan tanpa didukung dokumen teknis, dapat menimbulkan dampak kegagalan atau penyimpangan yang berpotensi menjadi permasalahan di kemudian hari,” jelasnya dalam siaran pers.

Lebih jauh, Jumiarto menandaskan jika Pemkot Salatiga menyatakan siap menjalin komunikasi secara lebih intensif dengan legislatif untuk menjamin keharmonisan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistio tidak banyak komentar. Ia hanya menyebutkan, eksekutif seperti menepuk air didulang tanpa menjelaskan lebih jauh maknanya.

Sementara itu, kasus tersebut mencuat karena dinas terkait tidak mampu melaksanakan jabaran alokasi anggaran yang besarannya Rp 10 miliar. Lonjakan penganggaran dari Rp 500 juta menjadi Rp 10 miliar menjadi penyebab kegiatan sulit dilakukan oleh dinas terkait.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, suasana adem ayem antara eksekutif dan legislatif tak berlangsung lama. Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio meradang setelah mengetahui adanya kesepakatan dalam pembahasan bersama APBD yang tiba–tiba dicoret. Ia protes keras atas proyek pembangunan pemakaman umum di Kecamatan Argomulyo, tepatnya di Kumpulrejo senilai Rp 10 miliar. Ketua komisi C (Pembangunan) DPRD Kota Salatiga M Kemat menuturkan, rencana pembangunan itu merupakan usulan eksekutif yang sudah disepakati bersama. Namun setelah diperdakan, malah hilang. “Ini merupakan pelanggaran serius karena sudah di-Perda-kan. Kami akan lacak lebih detil, sebelum dipastikan langkah tindak lanjutnya,” terang Kemat. (sas/ida)