Nur Hidayat Sardini (Ahsan Fauzi/Radar Kedu)
Nur Hidayat Sardini (Ahsan Fauzi/Radar Kedu)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Perjuangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuju kursi parlemen cukup berat. Bahkan lebih berat bila dibandingkan menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“DPD dipilih oleh rakyat seluruh provinsi. Daerah pemilihannya lebih luas, cara meraihnya berat. Namun, kewenagannya sangat kecil,” ucap Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial (DIS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Nur Hidayat Sardini usai menjadi narasumber sosialisasi tahapan pendaftaran dan verifikasi calon DPD RI Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Magelang di Grand Artos Hotel Magelang, Selasa (17/4).

Mantan Ketua Bawaslu RI itu menjelaskan, konstitusi UUD 1945 memperlihatkan, tugas DPD RI sangatlah terbatas. Yakni melaksanakan fungsi rekomendasi, fungsi advisory dan fungsi subordinasi. Seperti mengajukan RUU ke DPR, terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah dan lainya.

“Sifatnya hanya mengajukan, memberikan perimbangan, namun tidak bisa memberikan keputusan. Kalau perannya minim, pilihanya ada dua, penguatan peran atau bubarkan saja,” ucapnya.

Penguatan peran yang paling efektif, kata Sardini, harus melalui pendekatan struktural. Yakni merekonstruksi sistem kelembagaan melalui amandemen UUD 1945. “DPD yang dibayangkan, perannya sebagaimana senator yang ada di Amerika Serikat (AS), namun di Indonesia perannya belum seindah yang dibayangkan dan diharapkan,” ungkapnya. (san/ton)