KERJA SAMA: Bupati Kudus Musthofa memberikan sambutan dalam penandatanganan MoU kerja sama antara Pemkab Kudus dengan Polri di Semarang kemarin. (RADAR KUDUS)
KERJA SAMA: Bupati Kudus Musthofa memberikan sambutan dalam penandatanganan MoU kerja sama antara Pemkab Kudus dengan Polri di Semarang kemarin. (RADAR KUDUS)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah daerah dengan kepolisian adalah pelayan masyarakat. Untuk itu, butuh sumber daya manusia (SDM) yang baik dari lembaga penyelenggara pemerintahan tersebut. Hal itu demi terwujudnya pemerintahan yang baik pula.

Dari latar belakang itulah, diadakan penandatanganan MoU (memorandum of understanding) kerja sama antara Pemkab Kudus dengan Polri. MoU ini berisi tentang penilaian kompetensi (assessment) ASN Pemkab Kudus yang berlangsung di Semarang, Selasa (17/4) kemarin.

Hadir dari SSDM Polri, Karo Binkar Brigjen Pol Dr Eko Indra Heri S MM dengan disaksikan pejabat Pemkab Kudus dan pejabat Polda Jateng serta calon assesor dari Polri.

Brigjen Pol Eko mengaku bangga dengan kerja sama tersebut. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan dan sekaligus tantangan baginya dari Pemkab Kudus. Pihaknya akan melaksanakan sebaik-baiknya. “Sungguh ini sebuah kebanggaan bagi kami. Mari kita kerjakan dengan baik,” kata Eko.

Lebih lanjut Eko mengatakan, sudah ada beberapa pemkab yang melakukan kerja sama ini. Karena organisasi apapun tentu ingin mencari SDM yang terbaik. Baik dalam pelayanan maupun lembaga bisnis. “The man behind the gun ini adalah penting. Karena itu berimbas pada laju organisasi,” katanya.

Bupati Kudus H. Musthofa mengatakan, dipilihnya Polri untuk assessment ini karena sudah teruji dan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Yakni sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. Bupati ingin kerjasama ini ada tindak lanjut nyata. “MoU ini saya harapkan bukan sekadar seremonial. Tetapi ada tindak lanjut dengan PKS,” harap Musthofa.

Lebih lanjut bupati dua periode ini menegaskan, assessment ini dilakukan bukan hanya untuk pejabat struktural. Melainkan seluruh pegawai di Pemkab Kudus. Yakni dengan memotret satu per satu pegawai yang ada.

Menyinggung mengenai penilaian kinerja pegawai, Musthofa mengatakan, di Kudus sudah menggunakan aplikasi. Tak salah rasanya jika kini pegawai Pemkab Kudus diberi kompensasi dengan TPP yang sangat tinggi. “Saya berharap dengan TPP tertinggi ini diimbangi dengan kualitas kerja yang baik,” harapnya.

Selain itu, bupati juga berharap assessment ini juga diberlakukan hingga ke perangkat desa. Karena dia ingin menata pemerintahan yang baik yang diawali dari desa hingga kabupaten.
“Sesuai dengan arahan Presiden RI Bapak Jokowi, pemerintahan negara akan kuat jika diawali dari desa yang baik, kabupaten/kota yang baik, dan provinsi yang baik,” ungkapnya. (aro/lil)