Pembina TITD Tak Terbukti Tersangka

127

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pengunaan uang yayasan sebesar Rp 15 juta untuk membayar fee atau jasa advokat yang juga Pembina Tempat Ibadah Tri Dharma Grajen (TITD) Grajen Semarang, Edhi Setiawan hingga ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya tak terbukti. Hal itu diketahui dalam putusan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), yang dipimpin majelis hakim, Maria Anna Samiyatiatas klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang resmi memutuskan mengabulkan gugatan Edhi yang dilaporkan Djohan Gondo Kusumo.

Menanggapi hal itu, Edhi Setiawan mengaku, putusan kasus tersebut sudah final setelah MA mengabulkan gugatannya. Dengan demikian, ia merasa laporan Djohan yang tercatat dengan nomor: LP/B/538/VII/2015/ Jateng/Restabes pada 12 Juli 2015 lalu, sudah tidak terbukti. Yakni terkait penggunaan uang Rp 15 juta untuk kepentingan pribadi membayar jasa advokat. Dalam kasus itu, ia merasa dikriminalisasi. Pasalnya uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan yayasan, dimana sudah disetujui dirinya sebagai Pembina TITD Grajen dan atas persetujuan Ketua Yayasan, Tjandra Tirtono.

“Akibat laporan Djohan tersebut, saya ditersangkakan, karena putusan sudah final, jadi pelapor (Djohan,red) sama saja memberikan laporan palsu, maka saya kembali melaporkan pelapor yang sudah ditangani Polrestabes Semarang,” kata Edhi Setiawan saat dikonfirmasi, Minggu (15/4).

Edhi berharap atas putusan MA tersebut, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang segera melaksanakan eksekusi. Apalagi dirinya sudah mengajukan permohonan eksekusi sejak lama. Menurutnya, karena semua keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap, maka penetapan tersangka terhadap dirinya juga cacat demi hukum.

“Perkara nomor 460 kami selalu menang baik PN Semarang sampai MA, sedangkan perkara penggunaan uang Rp 15 juta, dari praperadilan kalah, di PN Semarang menang, di PT kalah, kemudian kasasi menang. Jadi semua perkaranya sudah inkrah,” sebutnya.

Ia juga meminta kepada pengurus yayasan, yang sudah habis masa jabatannya, untuk segera menyerahkan surat-surat tanah dan laporan pertangungjawaban keuangan. Sebab hingga sekarang belum diserahkan ke yayasan maupun pengurus baru.

Sebelumnya, Kuasa hukum Djohan Gondo, Evarisan menyatakan, bahwa uang Rp 15 juta digunakan untuk kepentingan yayasan adalah tidak benar. Ia menyebutkan, sebagai dasar hukumnya, AD TITD Grajen dan Akta Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2009 Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa maksud dan tujuan didirikannya yayasan adalah di bidang keagamaan.

Evarisan juga menyatakan, tidak benar kalau tidak ada kerugian yang diderita yayasan sekalipun uang sebesar Rp 15 juta tersebut telah dikembalikan oleh Edhi, namun hal tersebut tidak menghilangkan perkara pidananya. Ia menegaskan, tidak benar jika penggunaan uang tersebut telah sesuai prosedur, karena penggunaan uang oleh pembina sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 5 UU No 16 Tahun 2001 tentang yayasan. (jks/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here