TUTUP: Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menutup Kampung Rawa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUTUP: Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menutup Kampung Rawa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Penutupan Kampoeng Rawa, di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa berlangsung alot, Senin (16/4). Sebelum dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang, mediasi dilakukan oleh pihak pengelola.

Pihak pengelola Kampoeng Rawa meminta supaya Pemkab Semarang memberikan kelonggaran supaya tidak dilakukan penutupan tempat usaha rumah makan dan pemancingan tersebut.“Kita sudah melakukan pengurusan perijinan tersebut namun selalu di ping-pong ke sana kemari,” kilah Manager Kampoeng Rawa, Wiranto.

Mediasi tersebut dilakukan oleh pihak manajemen di dampingi Koordinator LSM Badan Peneliti Aset Negara, Anis. Ia berharap Pemkab Semarang melalui Satpol PP Kabupaten Semarang mempertimbangkan kembali terhadap penutupan Kampung Rawa. Menurutnya, penutupan tersebut akan berdampak kepada hilangnya lapangan kerja ratusan karyawan Kampoeng Rawa.

Meski begitu, ia mengakui jika selama enam tahun Kampung Rawa beroperasi, tidak mengantongi ijin sama sekali. Namun, Wiranto tetap berkilah, selama ini proses pengurusan perijinan Kampoeng Rawa terus dilakukan.

Menurutnya Pemkab Semarnag harus mempertimbangkan kembali penutupan Kampoeng Rawa. Karena sudah menjadi aset wisata di Kabupaten Semarang maupun di Jawa Tengah. “Kami inginnya juga berizin, namun selama proses berjalan usaha pariwisata ini tidak ditutup,” tuturnya.

Dikarenakan selama enam tahun beroperasi, Kampoeng Rawa tidak memiliki izin sama sekali. Proses penutupan Kampoeng Rawa sebenarnya bukan kali pertama ini. Penutupan ini merupakan kali ketiga.

Atas rekomendasi Pansus Perizinan DPRD Kabupaten Semarang, objek wisata ini juga pernah disegel pada bulan Mei 2014 silam. Permasalahannya juga terkait dengan perizinan yang belum beres. “Tetapi setelah enam tahun beroperasi persoalan perizinan ini juga tidak selesai, makanya diambil tindakan tegas,” tambahnya.

Perizinan yang dimaksud antara lain meliputi, Izin Lingkungan, Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan tempat usaha pariwisata yang berada di Jalur Lingkar Ambarawa (JLA) ini pun dianggap melanggar sedikitnya sembilan peraturan daerah (perda). (ewb/bas)