SERAP ASPIRASI : Ahli hukum lalu lintas dan angkutan jalan dari UGM, Prof Dr Nurhasan Ismail memaparkan pentingnya Pemda untuk mengambil peran dalam mengatur ojek online, Jumat (13/4). (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu)
SERAP ASPIRASI : Ahli hukum lalu lintas dan angkutan jalan dari UGM, Prof Dr Nurhasan Ismail memaparkan pentingnya Pemda untuk mengambil peran dalam mengatur ojek online, Jumat (13/4). (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Berkembangnya sepeda motor sebagai angkutan umum yang berimbas pada munculnya ojek online telah menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Padahal, sepeda motor sebagai angkutan umum tidak diatur dalam UU No 22 Tahun 2009.

“Maka, berkembang sekarang wacana untuk merevisi atau mengamandemen UU No 22/2009. Tentu ada yang setuju dan tidak. Dari pandangan menolak, bertolak pada tidak diatur secara yuridis dan melihat faktor keselamatan,” tutur Dosen sekaligus ahli hukum lalu lintas dan angkutan jalan dari UGM, Prof Dr Nurhasan Ismail dalam Talkshow Angkringan Kamtibmas di Hotel Atria Magelang, Jumat (13/4). Kegiatan ini digagas oleh Satlantas Polres Magelang Kota..

Nurhasan menegaskan, Kemenhub seharusnya mengatur ojek online tersebut atau tidak membiarkan begitu saja. Maksud pengaturan ini, bukan sebagai pengakuan atas keberadaan ojek daring, tapi lebih pada antisipasi aspek negatif dari penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum. “Saya pikir aturan itu harus ada dan saya harap Pemda bisa mengambil peran itu. Sebab, Pemda juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan warganya dan mencegah terjadinya konflik baik antarpelaku usaha maupun antara ojek daring dan konvensional serta antisipasi persaingan,” tandas Nurhasan.

Pembicara lainnya, ahli transportasi darat yang juga Kabid Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub KotaMagelang Chandra Wijatmiko Adi menyebutkan, sepeda motor sebagai angkutan umum tidak diatur dalam UU tersebut. Adapun yang disebutkan dalam UU tersebut hanya mobil penumpang, mobil barang, bus, dan kendaraan khusus. “Memang fenomenanya di era sekarang sepeda motor sebagai angkutan umum, tapi hal itu tidak diatur dalam UU. Saya lebih menitikberatkan pada angkutan umum saja yang dibutuhkan untuk mengurangi penggunaan badan jalan, macet, stres, dan konsumsi bahan bakar,” imbuh Chandra.

Kapolres Magelang Kota, AKBP Kristanto Yoga Darmawan mengungkapkan, tujuan dari talkshow berkonsep santai ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait topik yang diangkat. Hal ini bisa jadi bahan masukannya ke depan ketika diminta untuk memberi saran ke pusat.

“Kita coba dengarkan dari berbagai elemen masyarakat terkait sepeda motor sebagai angkutan umum. Sejauh ini kita masih berpegangan pada UU No 22/2009, sedangkan terkait taksi online berdasar produk hukum Permenhub No 108/2017,” ungkap AKBP Kristanto.

Kasat Lantas, AKP Marwanto mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat tema ini karena melihat fenomena ramainya ojek online yang memfungsikan sepeda motor sebagai angkutan umum. Kenyataan tersebut, perlu disikapi bersama secara bijak tanpa menyudutkan satu sama lain. (had/sct/ton)