Transportasi Online Belum Patuh Aturan

254

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sejak munculnya fenomena transportasi online, pemerintah sejauh ini dinilai kuwalahan untuk sekadar melakukan penataan. Operator transportasi online juga dinilai cenderung tidak tertib. Baik terkait pembatasan kuota maupun wilayah operasional yang ‘bebas’. Hal itu memicu potensi peningkatan kemacetan di Kota Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar Pemkot Semarang bisa menertibkan armada transportasi online. Terutama armada transportasi online dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Semarang.

“Selain itu, kami lebih menekankan kepada operator transportasi online agar bisa turun menjaga ketertiban dengan menertibkan anggotanya dalam beroperasi,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin.

Dikatakannya, perkembangan teknologi dengan diikuti menjamurnya transportasi online, baik taksi maupun ojek online, memang tidak bisa dibendung. Tetapi apabila tidak dilakukan penataan, maka keberadaan transportasi online ini menjadi salah satu penyebab kesemrawutan transportasi di Kota Semarang.

“Memicu kemacetan semakin parah itu jelas. Apalagi sekarang ini banyak armada transportasi online dari luar kota masuk di Kota Semarang,” katanya.

Sebagai kota besar, kata Supriyadi, Semarang tetap saja menjadi tujuan operasional transportasi online yang berasal dari daerah penyangga di sekitar Kota Atlas. Misalnya dari Kendal, Salatiga, Ungaran, Demak, maupun Purwodadi.

“Sebenarnya operator bisa melakukan penataan, misalnya dengan cara melakukan verifikasi agar armada dari luar daerah tidak masuk di Kota Semarang. Itu diperlukan agar tidak menambah kesemrawutan. Kendaraan transportasi online dari luar daerah seharusnya tidak boleh beroperasi di Semarang. Mestinya, operator bisa membantu Pemkot Semarang seperti itu,” katanya.

Apabila tidak dibatasi, lanjutnya, maka operasional transportasi online ini akan ‘bebas’. Dampaknya tentu saja menambah kemacetan dan kesemrawutan arus lalu-lintas di Kota Semarang. “Verifikasi pelat nomor kendaraan dari luar Kota Semarang barangkali perlu dilakukan,” katanya.

Kabid Lalu lintas Dishub Kota Semarang, Topo Mulyono mengatakan, telah memberikan batas waktu izin KIR taksi online di Kota Semarang hingga Mei mendatang. Hal itu sebagaimana aturan baru mengenai transportasi berbasis aplikasi online yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Namun kesadaran operator taksi online di Kota Semarang terbilang sangat minim. Sebab, hingga kini baru tercatat 142 unit yang sudah melakukan uji KIR. Padahal diperkirakan ada ribuan unit taksi online beroperasi di Kota Semarang. “Antusiasme pemilik taksi online mengurus KIR masih sangat rendah,” katanya.

Hingga batas akhir yang ditentukan apabila tetap tidak dihiraukan, maka pihaknya akan melakukan penertiban secara tegas. “Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada para pemilik angkutan online tersebut untuk mengurus izin KIR. Sebab, uji KIR penting dan wajib bagi semua kendaraan angkutan, baik angkutan barang ataupun angkutan penumpang,” katanya. (amu/zal)