AKAD SYARIAH : Seminar nasional “Optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah” di aula Kampus II UM Magelang, Kamis (12/4). (HUMAS UM MAGELANG)
AKAD SYARIAH : Seminar nasional “Optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah” di aula Kampus II UM Magelang, Kamis (12/4). (HUMAS UM MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang mendeteksi tren baru sengketa ekonomi syariah yang berujung ke Pengadilan Agama. Melihat persoalan itu, UM Magelang memandang perlu peningkatan kapasitas menyelesaikan sengketa itu. Hal tersebut diungkapkan Rektor UM Magelang Ir Eko Muh Widodo MT saat membuka seminar nasional “Optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Seminar yang diadakan Progam Studi (prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) berlangsung di Aula Fakultas Kesehatan (Fikes) Kampus 2 UM Magelang, Kamis (12/4).

Ketua Panitia Fahmi Medias SEI MSI mengatakan, seminar diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari pegawai Baitul Maal wat Tamwil (BMT), bank syariah, dan mahasiswa UM Magelang. Materi seminar dibagi menjadi tiga hal. Yakni materi dan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta pengadilan agama opsi akhir sengketa pembiayaan.

Materi penyelesaian sengketa ekonomi syariah disampaikan oleh H Muhammad Nuroddin Lc MSi yang merupakan hakim PA Magelang. Dalam materinya, Nuroddin membahas mengenai wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). “Perbedaan antara wanprestasi dan PMH yaitu ganti rugi wanprestasi sudah bisa diperkirakan secara logis karena sudah ada dalam perjanjian, sedangkan ganti rugi PMH ditentukan oleh penilaian hakim, selanjutnya perbedaannya yaitu wanprestasi melanggar perjanjian dan PMH melanggar undang-undang dan hak orang lain. Sedangkan persamaannya yaitu keduanya bersama-sama dapat mengajukan tuntutan ganti rugi,” kata Nurroddin.

Drs H M Iskandar Eko Putra MH, hakim PA Magelang menjelaskan mengenai praktik penyelesaian sengketa yang meliputi Al sulh (perdamaian), arbitrase (tahkim) dan Al Qadla (peradilan). Sementara itu pemateri ketiga, Nasitotul Janah SAg MSI menyampaikan materi masalah sengketa ekonomi syariah dari sudut pandang Lembaga Ekonomi Syariah (LES). Menurut Nasitotul pengadilan agama merupakan opsi terakhir yang dapat dipilih apabila terjadi sengketa pembiayaan. (vie/ton)