RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Polemik mengenai payung hukum ojek online (ojol) sebenarnya tidak perlu diperpanjang. Dekan Fakultas Hukum UKSW Salatiga, Arie Siswanto SH MHum mengatakan, UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sebenarnya memuat ketentuan yang sudah bisa menjadi payung hukum bagi pengaturan lebih lanjut angkutan umum daring (online).

“Dijadikannya sepeda motor sebagai angkutan umum daring atau berbasis online yang kini makin diminati, tidak perlu ditindaklanjuti dengan dilakukannya revisi Undang-undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. UU 22/2009 tersebut sudah cukup lengkap menjadi payung hukum penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum daring,” jelas Arie Siswanto.

Dijelaskan dia, ketentuan yang relevan adalah pasal 137 ayat 2 yang menyebutkan bahwa ”angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus”. Pasal tersebut memuat ketentuan dasar bahwa kendaraan bermotor bisa dipergunakan untuk mengangkut orang adalah sepeda motor, mobil penumpang, serta bus.

Selanjutnya, kata dia, di dalam kelompok ”kendaraan bermotor yang bisa dipergunakan untuk mengangkut orang” itu, ada ketegori kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran, sebagaimana disebutkan dalam pasal I angka 10. Tentu di dalamnya tercakup juga angkutan umum daring, yang dipakai untuk mengangkut orang dan berbayar.

“Pasal 137 ayat 2 juncto Pasal I angka 10 ini bisa dijadikan landasan pengaturan angkutan umum daring lebih jauh. Oleh karena UU 22/2009 sudah menyediakan payung hukum bagi pangaturan angkutan umum daring,” imbuh dia.

Menurutnya,  Undang – Undang tersebut belum terlalu mendesak untuk diubah kalau tujuannya sekadar untuk mengakomodasi angkutan umum daring. Terlebih waktu yang diperlukan untuk mengubah Undang-Undang bisa lama.

Dosen yang pernah belajar di forum Internasional Association of Traffic and Safety Science Suzuka, Jepang itu menambahkan, pengaturan lebih lanjut tentang angkutam umum daring bisa dilakukan melalui pengaturan di bawah Undang-Undang. Hal yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam pengaturan lebaih lanjut, adalah aspek keamanan dari angkutan umum daring. (sas/bas)