PKS Dorong Kembalikan GBHN

305
JAGA NKRI : Tifatul Sembiring membuka seminar nasional F-PKS MPR RI Haluan Negara Sebagai Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Konstitusi di Hotel Grand Candi, Semarang, Rabu (11/4) kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
JAGA NKRI : Tifatul Sembiring membuka seminar nasional F-PKS MPR RI Haluan Negara Sebagai Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Konstitusi di Hotel Grand Candi, Semarang, Rabu (11/4) kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung dikembalikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Alasannya, haluan negara tersebut sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan menjadikan pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.

Ketua F-PKS MPR RI Tifatul Sembiring mengatakan bahwa GBHN mutlak diperlukan. Pasalnya, lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, GBHN diyakini bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.

“Ketika presiden sudah tidak menjabat lagi, maka rencana pembangunan nasional akan dilanjutkan oleh presiden terpilih berikutnya,” katanya saat membuka seminar nasional F-PKS MPR RI Haluan Negara Sebagai Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Konstitusi di Hotel Grand Candi, Semarang, Rabu (11/4).

Menurutnya, setelah GBHN dihilangkan pasca-reformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan. Tentunya, GBHN disesuaikan dengan masa sekarang, harus disusun yang bagus, sesuai dengan negara modern, memberikan arah yang jelas tentang bernegara. Sebab, dalam pelaksanaannya, sejak era orde baru selalu ada GBHN untuk menentukan arah bernegara.

“Maka, masuknya poin GBHN dikembalikan seperti dulu, agar pejabat negara mempunyai direction, orde baru dengan segala macam persoalannya, positif negatif, kita lihat ada Repelita, sehingga ada visi jelas dalam menyelenggarakan Negara. Kita ingin, negara ini tidak ambyar,” jelasnya.

Tifatul mengatakan partainya menggelar berbagai kegiatan di berbagai daerah agar para kader PKS, terutama yang duduk sebagai anggota DPRD memiliki wawasan dan kompetensi yang sama, salah satunya terkait amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) ke-V. “Selain itu, PKS juga melakukan beberapa kegiatan terkait dengan MPR, satu adalah terkait dengan penambahan wawasan, lewat sekolah konstitusi, mengundang berbagai pakar hukum dari berbagai instansi, berbicara di kalangan anggota dewan, agar semuanya paham hukum tata negara,” tambahnya.

Terkait waktu perumusan dan keputusan, masih belum bisa memastikan kapan amandemen ini bisa dilaksanakan, mengingat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik. Seminar nasional F-PKS MPR RI menghadirkan sejumlah pakar, di antaranya Guru Besar Undip Sudharto P Hadi dan anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih. (fth/ida)