RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Jateng) terus memelototi atmosfer kampanye di dunia maya. Sebab, banyak akun abal-abal yang muncul mencoba memancing opini publik lewat konten-konten yang diunggah. Akun itu, bisa mengatasnamakan tim sukses yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau atas nama perorangan yang sengaja dibuat untuk menebar isu politik.

Anggota Bawaslu Jateng, Sri Sumanta menjelaskan bahwa pengawasan di dunia maya tidak kalah penting dari lapangan. Menurutnya, akun media sosial yang tidak didaftarkan ke KPU atau ilegal sudah menjamur. Kalau ada dugaan pelanggaran pada aktivitas akun medsos ilegal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan satgas cyber Bawaslu RI. Meski begitu, yang berwenang menindak adalah tim cyber dari Mabes Polri.

“Ini yang akan bertindak Mabes Polri, Kemenkominfo dan provider. Ketika ada berita bohong terkait akun medsos yang tidak didaftarkan, berdasarkan rekomendasi dari kami atau Polri akan dibawa ke operator. Operator harus menutup. Kalau tidak bisa menutup, itu kewenangan Kemenkominfo. Kami sudah punya MoU ke masing-masing lembaga tersebut. Itu murni pidana dan masuk kewenangan Polri,” ucapnya, Rabu (11/4).

Meski begitu, pihaknya tetap memantau semua akun medsos tim sukses kedua paslon yang didaftarkan ke KPU. Bahkan bawaslu juga menggandeng Polri untuk mengawasinya. “Akun medsos yang didaftarkan ke KPU oleh paslon atau timses ini akan menjadi bagian dari kami pengawas pemilu, bekerja sama dengan kepolisian maupun kejaksaan. Kalau ada pelanggaran tentang ini, misalnya mereka menyampaikan berita kebencian, kami akan menindaklanjutinya bersama Polri dan kejaksaan,” jelasnya.

Diakuinya, SDM Bawaslu yang terbatas, bisa jadi tidak bisa memantau seluruh gerak gerik akun abal-abal di medsos. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika mengetahui ada akun yang diduga menyebarkan kampanye hitam di medsos, bisa langsung ke melapor ke Bawaslu, dilampiri bukti dugaannya. Laporan itu bisa dilayangkan lewat surat elektronik, atau laman resmi Bawaslu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yuwanto menjelaskan, ada dua isu yang wajib diwaspadai selama masa kampanye hingga penyelenggaran Pilkada berakhir. Yaitu isu politik uang dan politik identitas berbasis SARA.

“Yang saya khawatirkan itu bukan netralitas ASN, TNI atau Polri. Bukan juga profesionalitas KPU atau Bawaslu. Tetapi dua isu besar yaitu isu politik uang dan politisasi SARA,” sorotnya.

Yuwanto mengatakan, di beberapa daerah, politik uang masih terjadi. Biasanya dilekatkan dengan asumsi masih banyak masyarakat miskin, sehingga mereka mudah tergiur politik uang. “Ada juga yang mengatakan rakyat justru menjadi sangat pragmatis ketika Pilkada. Karena menurut mereka, setelah Pilkada tidak ada apa-apanya. Itu delegitimasi atas Pilkada,” ujarnya.

Menurutnya, politik identitas berbasis SARA lebih memprihatinkan dibanding politik uang. Pasalnya, bahaya dari politik identitas berbasis SARA benar-benar mengancam keutuhan NKRI.

“Isu kedua dan yang paling berbahaya adalah politik identitas berdasarkan SARA. Itu daya rusaknya masif dan tahan lama. Kerusakan yang ditimbulkan seperti perpecahan, kohesi masyarakat yang menurun dan bisa merusak sendi-sendi masyarakat dalam jangka lama. Pada saat itu, tingkat sensitivitas kita makin meningkat,” bebernya.

Karena itu, dia mengajak agar masyarakat Jateng dapat menjadi pemilih cerdas. Yakni pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan visi, misi, dan program paslon. (amh/ida)