RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD mengingatkan agar Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) meninjau ulang sistem pemberian target pendapatan asli daerah (PAD) pada satuan kerja di bawahnya. Terutama pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (B2TPH) dari target produksi menjadi target nominal.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Rodhi, mengatakan, target produksi per tahun untuk tiap jenis tanaman pangan maupun hortikultura dinilai tidak mencerminkan potensi PAD. Baik pada sisi penerimaan dan tidak mendorong munculnya kerja kreatif dan inovatif.  “Harus fokus juga pada optimalisasi aset demi peningkatan PAD. Hal ini agar Pemprov tidak terpaku hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan saja,” katanya.

Pihaknya terus memantau aset milik Pemprov yang ada di daerah. Termasuk salah satunya ke Kebun Benih Padi (KBP) Masaran, Sragen. Dalam lima tahun (2013-2016) terakhir memang PAD yang dihasilkan  KBP Masaran selalu lebih besar dari anggaran APBD yang digelontorkan.  Yakni antara lain tahun 2015 anggaran Rp 289,7 juta menghasilkan PAD Rp 378,1 juta dan tahun 2016 anggaran Rp 181,9 juta menghasilkan PAD Rp 478,2 juta. Namun tahun lalu, dari anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 304,5 juta hanya menghasilkan PAD Rp 242,1 juta. “Harusnya ada target yang ditetapkan, sehingga bisa mengevaluasi kinerja dan lebih jauh target nominal. Itu memudahkan penghitungan pendapatan yang dapat dijadikan untuk penyusunan RAPBD tahun berikutnya,” tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Mifta Reza Noto Prayitno mengusulkan agar satker-satker di bawah naungan BBTPH mulai memikirkan untuk mengembangkan usaha. Yakni yang selama ini hanya memproduksi benih melengkapi usahanya dengan sekalian memproduksi beras. Sehingga ke depan dapat berkontribusi dalam menjaga program nasional swasembada beras. “Ini usulan yang bisa dipertimbangkan, sehingga ke depan BBTPH tidak hanya menguasai sektor hulu (perbenihan) melainkan juga hilirnya (beras),” tambahnya. (fth/ric)