HKTI Pertanyakan Subsidi Pupuk Kartu Tani

171
Abdul Wachid (MIFTAHUL A’LA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Abdul Wachid (MIFTAHUL A’LA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Program kartu tani yang menyebutkan distribusi pupuk bersubdisi tanpa batasan kuota di Jateng menuai respon dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Kebijakan tersebut, dinilai sangat janggal dan tidak mungkin terjadi mengingat jatah dan alokasi anggaran pupuk subsidi sudah digedok tahun 2017. Meskipun demi kepentingan rakyat, tetapi harus dibuktikan, karena anggaran dan alokasi kebutuhan sudah disesuaikan.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Wachid mempertanyakan adanya kabar jika Kementerian Pertanian memberi izin untuk Jateng menerapkan distribusi pupuk bersubsidi 100 persen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sebab, di Jawa Timur, Jawa Barat maupun daerah  lainnya tetap ada pembatasan pupuk bersubdisi karena keterbatasan anggaran dari APBN. “Lah ini malah tiba-tiba di Jateng ada tambahan pupuk bersubdisi tanpa batasan. Ini anggaran dari mana,” katanya heran.

Ia mengaku sudah meminta penjelasan dari Ketua Komisi 4 DPR RI Edy Prabowo yang menangani persoalan pupub bersubsidi. Dan ternyata memang tidak ada alokasi anggaran dan kebijakan untuk pupuk subdisi tanpa batas quota. Dan Komisi 4 akan meminta penjelasan dari Kementrian Pertanian terkait dengan adanya tambahan pupuk bersubsidi. “Jika ini hanya khusus Jateng, justru akan menjadi pertanyaan besar. Kenapa daerah lain tidak dapat, harusnya kalau dari Kementrian Pertanian ya semua daerah dapat,” tegasnya.

Anggota DPR RI ini mengaku kaget mengetahi statemen Pemprov Jateng yang mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Kementrian Pertanian. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh pengurus HKTI se-Indonesia dan tidak ada daerah yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi tanpa batas.

“Jika itu benar, maka seluruh daerah berhak mendapatkan yang sama. Meskipun nanti akan menjadi temuan karena jelas melanggar Undang-Undang APBN,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) ini meminta Pemprov tidak main-main dengan program kartu tani. Kalau memang program tersebut berhasil atau gagal, harus diketahui publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jangan sampai, justru akan menjadi boomerang di kemudian hari. “Kalau ini terjadijustru akan bermasalah dengan hokum. Atau mungkin ada unsur politis karena hanya Jateng yang dapat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jateng mengklaim mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya, tanpa batasan kuota. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Setda Provinsi Jateng, Peni Rahayu, mengatakan, Kementerian Pertanian sudah memberi izin untuk Jateng menerapkan distribusi pupuk bersubsidi 100 persen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).Dengan juklak itu, petugas input data kartu tani harus bekerja lembur beberapa hari terakhir. Per 5 April data dalam kartu tani setiap petani sudah berubah. “Keluar di data petani bukan lagi alokasi tapi sesuai RDKK, silakan yang sudah punya kartu dicek lagi,” katanya. (fth/ida)