PASTIKAN GUGATAN : Lina Hidayati (tengah) didampingi dua kuasa hukumnya saat temu media di RM Lekdi, Patebon, Jumat (6/4)  kemarin. (BUDI SETIYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PASTIKAN GUGATAN : Lina Hidayati (tengah) didampingi dua kuasa hukumnya saat temu media di RM Lekdi, Patebon, Jumat (6/4)  kemarin. (BUDI SETIYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Perjuangan Lina Hidayati untuk menduduki jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu akhirnya terijabah. Pasalnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dikabulkan. Terbukti, putusan majelis hakim memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini Kepala Desa Kumpulrejo untuk mengangkat dan melantik Lina sebagai perangkat desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan yang sah.

Dalam kasus ini, Lina merupakan salah satu peserta tes seleksi perangkat desa masal yang digelar pertangahan Desember 2017. Dalam tes tersebut, Lina memperoleh nilai tertinggi. Padahal sesuai Peraturan Bupati (Perbup), sedianya calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi dilantik.

Tapi Kepala Desa Kumpulrejo, Agus Mumpuni enggan melantik dengan alasan adanya gugatan dari salah seorang peserta yang memperoleh peringkat dua. Karena merasa ada ketidakadilan, akhirnya Lina mengajukan gugatan ke PTUN.

“Gugatan kami dikabulkan. Bahkan, dalam amar putusan menyebutkan jika kepala desa wajib melantik klien kami Lina Hidayati selambat-lambatnya lima hari setelah putusan ini dibacakan,” kata Kuasa Hukum Lina, Bangkit Mahanantiyo.

Atas putusan PTUN ini, menurutnya, Kades Agus harus tunduk dan menjalankan putusan. Sebab keputusan ini, diakuinya, sudah bersifat final dan mengikat. “Aturannya jelas yakni Pasal 26 ayat 2 Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Junto Pasal 4 ayat 1 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” tuturnya.

Dikatakannya, jika tindakan Kepala Desa Kumpulrejo yang tidak melantik dan mengangkat kliennya adalah tindakan yang salah dan tidak berdasar hukum. “Maka kami meminta agar Kades Kumpulrejo meminta maaf kepada klien kami, karena telah merugikan klien kami yang sedianya saat ini sudah menduduki jabatan yang menjadi haknya,” jelasnya.

Jika Kades tidak kooperatif dalam menjalankan putusan ini, pihaknya akan menempuh upaya hukum baik secara perdata, pidana maupun administratif. “Ini menjadi pelajaran atas kasus lain. Sebab, selain kami, ada juga perangkat desa lain yang dirugikan karena tidak dilantik,” tambahnya.

Sementara Lina Hidayati mengaku senang, akhirnya perjuangannya untuk mendapatkan haknya sebagai perangkat desa selama tiga bulan terakhir menuai kemenangan. “Harapan saya bisa segera dilantik sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Agus Mumpuni mengatakan jika pihaknya siap menjalankan perintah pengadilan, untuk melantik Lina sebagai Kasi Pemerintahan. Namun saat ini pihaknya masih menungu salinan putusan dari PTUN Semarang. “Kami warga yang taat hukum, pasti kami lantik,” tandasnya. (bud/ida)