Para Pihak Pilih Bungkam

Pailit Simoplas Janggal

360

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Para pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pailitnya perusahaan plastik kemasan legendaris yang berdiri sejak 1973, PT Simongan Plastik Factory (Simoplas) saling bungkam. Apalagi setelah terungkap banyaknya kejanggalan dalam sidang pencocokan tagihan atau verifikasi di Pengadilan Niaga (PN) Semarang.

Kuasa hukum PT Simoplas, Victor Budi Rahardjo menilai terkait pengajuan pribadi para direksi Simoplas yang didampingi kuasa hukum pemohon pailit, Agus Nurudin, memang jarang terjadi. Meski begitu, karena direksi atas nama pribadi, sedangkan pihaknya kuasa hukum perusahaan.

Agus Nurudin sendiri merupakan kuasa hukum dua kreditur yang mempailitkan Simoplas yakni, Liem Wibowo Halim dengan nominal tagihan sebesar Rp 1,5 miliar dan David Hidayat Rp 3,7 miliar. “Sebetulnya jarang seperti itu, tapi direksi menagih sendiri secara pribadi. Jadi bukan kewenangan saya,” elak Victor Budi Rahardjo saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, menyikapi keganjilan tersebut, Jumat (6/4).

Sedangkan terkait keberadaan Direktur Simoplas, Edhie Tejopurnomo, sepemahaman Victor, memang sudah 2 tahun tidak pernah datang atau aktif berkantor di Simoplas. Namun demikian, Edhie masih sebagai salah satu pemegang saham. Hanya saja perkembangan perusahaan sudah tidak dipahami Edhie, karena sudah ditangani direktur yang bernama Winoto Basuki.

Sedangkan terkait kewenangan komisaris dalam memberikan persetujuan utang piutang dengan pihak tertentu, katanya, sebetulnya peran komisaris hanya mengawasi. Meski begitu, yang paling paham dalam perusahaan itu, Winoto Basuki.

“Memang masih aktif status keduanya sebagai direktur (Winoto Basuki dan Edhie Tejopurnomo, red). Tapi Pak Edhie sudah 2 tahun tidak pernah datang ke kantor, sedangkan Pak Winoto sedang sakit. Jadi tidak bisa mewakili direksi di persidangan,” jelasnya.

Saat ditanya, adanya pengajuan dari kuasa hukum termohon pailit berupa fee sebesar Rp 7,5 miliar, Victor justru menyuruh bertanya langsung ke tim kurator. Pihaknya mengelak dan mengaku tidak mengetahui kuasa hukum yang dimaksud. Padahal, dalam komplain hasil dari data pengajuan penagihan ke curator saat di sidang oleh kuasa hukum kreditur, pengajuan fee tersebut diajukan Victor sendiri. “Ndak tahu kuasa hukum yang mana. Coba tanya kuasa hukum yang dimaksud, ditanyakan saja langsung ke tim kurator jelasnya,” kilahnya.

Usai persidangan dengan agenda pencocokan tagihan atau verifikasi, salah satu kurator kasus tersebut, Ferisal Taufik Rosadi mengaku ada 22 kreditur yang mengajukan tagihan, dengan total ratusan miliar.

Pihaknya memastikan komisaris dan direksi tetap akan diundang ulang dalam persidangan mendatang. Sedangkan terkait kurator independen yang diragukan kreditur lain, pihaknya menyatakan hal itu bukan kewenangannya memberikan penilaian. “Berkaitan kuasa hukum pemohon pailit (Agus Nurudin, red) jadi kuasa hukum pribadi direksi, bukan saya yang menentukan. Saya masuk sebagai kurator setelah pailit, jadi tidak paham masalah itu,” katanya. (jks/ida)