LANGSUNG BERSALAMAN : Victor Budi Rahardjo langsung menyalami Edhie Tejopurnomo usai sidang pencocokan tagihan atau verifikasi di Pengadilan Niaga Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
LANGSUNG BERSALAMAN : Victor Budi Rahardjo langsung menyalami Edhie Tejopurnomo usai sidang pencocokan tagihan atau verifikasi di Pengadilan Niaga Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Proses kepailitan perusahaan plastik kemasan legendaris yang berdiri sejak 1973, PT Simongan Plastik Factory (Simoplas) penuh keanehan dan skenario drama. Keanehan tersebut terungkap dalam sidang pencocokan tagihan atau verifikasi di Pengadilan Niaga (PN) Semarang, Kamis (5/4).

Di antaranya perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Raya Randugarut Km 12,9, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang ini, dinyatakan pailit oleh pengadilan hanya karena adanya tagihan dua krediturnya sendiri yakni, Liem Wibowo Halim sebesar Rp 1,5 miliar ditambah David Hidayat Rp 3,7 miliar.

Kuasa hukum salah satu kreditur Simoplas, Tan Tik Khoen, Rinta Wati Samekto dalam persidangan meminta agar kurator benar-benar independen. Salah satu kejanggalan lain adalah salah satu kurator yang tidak lain adalah Agus Gunawan merupakan adik dari salah satu kuasa hukum pemohon pailit, Agus Nurudin. Sedangkan, kuasa debitur memberikan kuasa kepada Victor Budi Rahardjo. Kejanggalan itu, sempat ditanyakan Rinta, namun nama keduanya tidak disebutkan.

“Kurator harus independen, agar kreditur tidak merasa dirugikan. Kami berharap pada sidang selanjutnya, komisaris dan jajaran direksi bisa dihadirkan di depan siding. Karena ini berkaitan utang piutang, komisaris yang lebih mengetahui. Maka perlu dihadirkan,” kata Rintawati Samekto, saat mengajukan pertanyaan dalam sidang tersebut kepada hakim pengawas yang dipimpin Wisnunoto serta kurator perkara, Agus Gunawan dan Ferisal Taufik Rosadi.

Menurutnya, pada saat verifikasi pencocokan utang yang hanya dihadiri kuasa hukum, sangat tidak tepat. Sudah seharusnya seluruh pimpinan Simoplas dihadirkan. Karena mereka yang mengetahui seluruh alur utang piutang perusahaan. “Saat itu, yang datang menemui klien kami untuk berutang, yang datang adalah Komisaris Simoplas (Soen Gwan Hong, red) secara langsung. Karena beliau yang ingin meminta pinjaman untuk perusahaan,” sebutnya.

Pihaknya juga mempertanyakan, ada pengajuan dari kuasa hukum termohon (Victor Budi, red) sebagai fee sebesar Rp 7,5 miliar, sedangkan nominal pengajuan hingga dipailitkan hanya Rp 1,5 miliar. Hal itu terungkap dari data pengajuan penagihan curator. Dalam persidangan juga terungkap keanehan lain, pemohon pailit diajukan oleh kuasa hukum Agus Nurudin, namun saat pengajuan tagihan justru menjadi kuasa hukum pribadi termohon (direksi Simoplas). Karena itu, independensi penanganan tersebut semakin diragukan.

“Apalagi sesuai daftar piutang kreditur yang diakui dan yang dikeluarkan oleh kurator sebesar Rp 85,8 miliar (16 kreditur). Sedangkan yang tidak diakui Rp 82,4 miliar (6 orang kreditur). Maka total yang menagih ada 22 kreditur,” kata Rinta.

Keanehan lain adalah hadirnya salah satu Direktur Simoplas, Edhie Tejopurnomo. Namun ia justru hadir sebagai kreditur, padahal seharusnya mewakili kursi sidang di bagian termohon untuk mewakili direksi Simoplas.

Di dalam persidangan, ia justru meminta hakim dan kurator untuk melakukan audit keseluruhan aset milik Simoplas. Ia menyebutkan, pada 2017 ada penjualan aset Simoplas Rp 171,5 miliar, namun aneh kenapa bisa dipailitkan hanya dengan nominal tagihan Rp 1,5 miliar, setelah 5 bulan penjualan aset.

“Siapa yang menerima dan digunakan untuk apa uang Rp 171,5 miliar? Ini aneh sekali, kok bisa mendadak pailit, cuma nominal tagihan Rp 1,5 miliar,” kata Edhie Tejopurnomo di persidangan.

Ia juga mengaku, bertugas sebagai direktur sudah 33 tahun, sehingga tahu benar mengenai Simoplas. Menurutnya, apabila kurator tidak independen, maka sangat merugikan kreditur. Untuk itu, ia meminta curator independen. Bahkan, nadanya sempat sedikit keras, ketika dirinya meminta curator agar duduk di kursi sidang mewakili perusahaan.

“Harusnya saya yang duduk disana (kursi sidang, red), karena saya yang lebih berhak. Dengan demikian, bisa memberikan keterangan yang benar. Kami minta semua pihak, jangan buat keterangan palsu atau menyesatkan,” tandasnya.

Usai sidang, ia menyebutkan jajaran direksi Simoplas untuk komisaris diduduki Soen Gwan Hong; Presiden Direktur, Samadio Setijo; ditambah 4 direktur mulai, Soen Sie Hong, Winoto Basuki, Markus Wihajaja dan dirinya. Ia menyampaikan, sesuai Pasal 12 AD/ART PT Simoplas nomor 9 pada 14 Juli 2008, setiap utang piutang dengan pihak tertentu, semua harus atas persetujuan komisaris. Keanehan lain disampaikan, Liem Wibowo Halim, pada Agustus 2015 diangkat sebagai Komite Penyehatan Simoplas, justru Januari 2018 dipailitkan oleh Halim.

“Awal 2018 Presiden Direktur (Samadio Setijo) sudah meninggal. Namun, keempat direktur masih ada semua dan masih aktif semua. Salah satunya saya, diangkat lagi dengan akta notaris Liliana per 9 Desember 2017. Jadi masih aktif sesuai akta notaris tersebut, pengangkatan juga sesuai RUPS,” sebutnya.

Sedangkan, kuasa hukum pemegang saham minoritas PT Simoplas, Adi Gunawan Tejo Purnomo, Eka Windhiarto, menilai proses kepailitan tersebut ada kejanggalan. Salah satunya karena kuasa hukum yang mempailitkan justru sebagai kuasa hukum pribadi pemohon.

“Terkait meninggalnya presiden direktur apakah sudah dilakukan RUPS mengenai susunan kepengurusan baru, mohon ada kejelasan. Agar ada surat keputusan terkait masalah tersebut. Jadi kurator juga paham akan kondisi ini,” tanya Eka Windhiarto di persidangan.

Menyikapi hal itu, kurator kepailitan, Agus Gunawan menolak diwawancara dengan jawaban “no comment. Ia mengelak dengan menyarankan wartawan agar meminta konfirmasi ke rekan kurator Ferisal Taufik Rosadi. Namun dalam persidangan, ia sempat memastikan curator tetap independen, bahkan semua selalu dilaporkan ke hakim pengawas.

“Terkait data yang disampaikan dan semua informasi ini, kami terima. Nanti akan kami koordinasikan dengan hakim pengawas. Ini masih tahap pencocokan atau verifikasi, jadi masih lama,” katanya.

Hakim pengawas, Wismonoto meminta semua pihak agar tetap tenang, karena prosesnya masih lama, termasuk para principal (direksi Simoplas) yang tidak hadir, agar bisa diketahui jumlah utangnya. “Nanti dipertimbangkan semua, tujuan pailit menyelesaikan utang-utang yang ada pada kreditur. Sidang ditunda 2 minggu lagi, dengan agenda pencocokan tagihan,” tutup hakim pengawas. (jks/ida)