PPID Dorong Transparansi Pemerintah

299
BERFOTO – Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz saat foto di salah satu stan yang unik di area PPID. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
BERFOTO – Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz saat foto di salah satu stan yang unik di area PPID. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN– Untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Pekalongan kembali menggelar Pameran dan Pekan Informasi Daerah (PPID) untuk kedua kalinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Sri Budi Santoso mengungkapkan, PPID bertujuan untuk memperkuat sistem, kelembagaan dan budaya transparansi. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan pencegahan KKN. Selain itu sebagai upaya untuk membangun kolaborasi, sinergitas dan partisipasi antarstake holder dalam pembangunan daerah.

“Pameran ini sebagai forum untuk komunikasi dan diseminasi informasi stake holder berkaitan dengan program, potensi, capaian, dan best practice layanan, produk atau jasa unggulan dari stake holder pembangunan daerah,” terangnya Kamis (5/4/2018).

Sri Budi Santoso menambahkan, jumlah stan dalam PPID sebanyak 75 terdiri dari 32 stan keterbukaan informasi publik OPD Pemkot Pekalongan, 8 stan komunitas kreatif, 21 stan kuliner dan perhotelan, 7 stan dunia bisnis. Dan 7 stan dari lembaga vertikal serta mitra pemerintah.

“Secara khusus Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang juga turut berpartisipasi dengan membuka layanan pembuatan paspor kepada warga dengan kapsitas sekitar 40 sampai 50 orang per hari selama pemeran,” tambahnya.

Untuk agenda pendukung ada seminar antihoax dan internet sehat, workshop dan pelatihan animasi. Juga, workshop film dan fotografi, workshop bisnis online dan marketing digital, pentas seni dan panggung hiburan rakyat.

PPID yang digelar 5 hari (4-8/4) di GOR Jetayu dan Gedung Pusat Inovasi Budaya Batik tersebut dibuka Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz Rabu malam (4/4).

Wali Kota HM Saelany Machfudz mengatakan, kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

“Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya yang menggunakan APBD,” terangnya.

Ia melanjutkan penyelenggaraan PPID tahun lalu, mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi maupun pusat dengan diraihnya peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Tengah dan Penghargaan Kota Paling Inovatif dan Layanan Data Terbuka (Open Data) dari Kantor Staf Presiden.

Dia berharap melalui pameran informasi daerah ini, bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat untuk lebih tahu mengenai kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota Pekalongan. (han/lis)