RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Penolakan Forum Komunikasi Sekolah Swasta se-Kecamatan Genuk Semarang atas rencana pembangunan SMP Negeri 45 di Kelurahan Banjardowo, Genuk, Semarang oleh Pemkot Semarang, sepertinya tidak digubris.  Komisi D DPRD Kota Semarang tetap mendukung rencana pembangunan sekolah tersebut.

Gini lho, pada intinya tujuan kami menolong warga miskin,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Nerendro, Rabu (4/4).

Dikatakannya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) di Kota Semarang kurang lebih 75 persen. “Salah satu indikatornya adalah angka putus sekolah. Nah, terbesar angka putus sekolah SMP dan SMA,” bebernya.

Selanjutnya, data menyebutkan bahwa persentase penerimaan peserta didik untuk SD, 80 persen melanjutkan di sekolah negeri, 20 persen di sekolah swasta. Untuk SMP, kurang lebih 70 persen masuk sekolah negeri, 30 persen masuk sekolah swasta. Sedangkan, untuk SMA/SMK, 50 persen masuk sekolah negeri, dan 50 persen di swasta.

“Kembali ke Undang-Undang Dasar, bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Jadi, di sini yang berkewajiban untuk melayani bidang pendidikan adalah pemerintah. Jadi semisal ada penolakan, pasti di Kecamatan Genuk ada warga miskinnya. Mereka belum tentu bisa membayar SPP sekolah di luar jangkauan kemampuan warga tersebut. Makanya kami menghadirkan sekolah negeri,” terangnya.

Tujuannya adalah supaya warga miskin di Kecamatan Genuk mendapatkan akses pendidikan secara merata. Apalagi ada program wajib belajar 12 tahun. “Mengenai kajian tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mereka belum memaparkan secara resmi mengenai kajiannya seperti apa. Anggaran juga belum muncul,” katanya.

Ia tidak sepakat mengenai penolakan warga dengan dalih rencana dibangunnya  SMP Negeri 45 bakal membunuh sejumlah sekolah swasta, maupun berpengaruh terhadap sekolah berbasis agama seperti madrasah.

Ketua Forum Komunikasi SMP-MTs Swasta Kecamatan Genuk, Ahmad Syafii, mengatakan, penolakan ini tidak hanya dari Forum Komunikasi Sekolah Swasta saja, tetapi juga masyarakat. “Sudah dikomunikasikan, NU juga sudah mengambil sikap untuk rapat, RT, RW, LPMK, sebagian besar juga menolak,” ujarnya.

Kehadiran SMPN 43 sebelumnya di daerah tersebut, kata dia, telah berdampak terhadap SMP/MTs swasta di Genuk. “Sehingga kalau SMPN 45 ini didirikan, sama saja pemerintah mencabut hak kami. Saat ini sudah ada 7 SMP swasta, dan 5 MTs. Potensi sekolah swasta seharusnya dimaksimalkan dan dibina, bukan justru malah hendak dibinasakan,” katanya.

Di Genuk memiliki 29 SD/MI negeri dan swasta yang setiap tahun meluluskan kurang lebih 1.725 siswa. Kurang lebih 850 siswa di antaranya mendaftar di 3 SMP Negeri. Sisanya 875 mendaftar di SMP-MTs swasta di Kecamatan Genuk yang berjumlah 12 sekolah. “Sehingga setiap sekolah hanya mendapatkan kemungkinan pendaftar kurang lebih 73 siswa setiap tahun. Ini akan berbeda lagi kalau Dinas Pendidikan Kota Semarang mendirikan SMPN 45. Akan dibawa ke mana nasib SMP/MTs swasta?” keluhnya. (amu/aro)