BPS Ukur Tingkat Investasi Kota Magelang

405
DISKUSI : Sekda Sugiharto membuka FGD kaitannya dengan akan dilaksanakannya survei disagresi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun ini. (IST)
DISKUSI : Sekda Sugiharto membuka FGD kaitannya dengan akan dilaksanakannya survei disagresi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun ini. (IST)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang akan melaksanakan survei disagresi pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebuah survei untuk mengukur tingkat investasi di suatu wilayah. Kegiatan akan dilaksanakan mulai bulan April hingga Juni mendatang. Secara nasional, survei akan dilaksanakan di 34 provinsi, meliputi 514 kabupaten/kota di Indonsia.

Sebagai langkah awal, pihaknya menggelar focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan di Hotel Safira Magelang, kemarin. Selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan. Hasil survei ini menjadi instrumen pencapaian salah satu program prioritas nasional, yakni pengembangan dunia usaha dan industri melalui perbaikan iklim investasi dan lapangan pekerjaan. Pasalnya, BPS berkewajiban menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Data itu bisa didapat dari kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

“Data yang dihasilkan adalah data makro, baik data sosial, ekonomi maupun data lainnya,” kata Kepala BPS Kota Magelang, Haryono, kemarin.

Dia menyebut data produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu contoh data ekonomi yang dimaksud. Dari data itulah, kata dia, dapat diketahui kondisi perekonomian suatu negara maupun daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Sugiharto mendukung kegiatan itu. Dia mengakui bahwa tiap individu, organisasi maupun institusi apapun pasti membutuhkan data. Karena itu, ia berpesan agar pelaksanaan survei ini dilakukan secara profesional.  “Manfaat survei ini banyak,” akunya.

Dia menyebutkan, diketahui perencanaan pertumbuhan ekonomi yang lebih detail, sehingga lebih akurat. Kemudian dasar pengalokasian anggaran sesuai target pertumbuhan yang hendak dicapai, hingga membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan iklim investasi. (put/lis)