RPJMD Tak Fokus Janji Kampanye

231

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 Pemprov Jateng akan diselaraskan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator dalam SDGs nasional yang jumlahnya sekitar 319 poin akan diimplementaskan ke dalam RPJMD sebagai indikator SDGs Jateng.

Sekda Jateng, Sri Puryono menjelaskan, pihaknya merasa diuntungkan karena SDGs sudah klir, baru menyusun RPJMD. “Sehingga ini nanti ada inline, ada benang merahnya,” katanya, Selasa (3/4).

Menurutnya, untuk mendukung tercapainya SDGs, pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus menyamakan persepsi pengelolaan pembangunan dengan pengelolaan SDGs. Sehingga dalam penyusunan RPJMD di masing-masing daerah akan memrioritaskan indikator SDGs untuk diimplementasikan ke dalam RPJMD yang akan datang.

Dia pun meminta RPJMD yang disusun jangan memfokuskan pada janji-janji calon gubernur dan wakil gubernur pada saat kampanye. Aspirasi dari masyarakat yang dilontarkan lewat Musrenbang juga diakomodasi. “Kalau hanya janji kampanyenya saja, ya aspirasinya menurut calon yang menang. Aspirasi calon yang tidak menang yang mungkin baik tidak terakomodasi. Padahal suara rakyat juga ada di situ,” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jateng ini meminta penyusunan RAD TPB/ SDGs harus dibuat secermat mungkin dan sesuai dengan pedoman serta petunjuk yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga target dan indikator SDGs dapat diimplementasikan guna mendapatkan capaian pembangunan daerah yang optimal.

Seluruh indikator SDGs nasional yang dipersepsikan sudah sesuai dengan indikator SDGs global sebanyak 85 indikator harus dimasukan kedalam RPJMD. Begitupun terhadap indikator SDGs nasional yang masih berposisi sebagai proksi yang akan dikembangkan perlu diselaraskan agar sesuai dengan indikator global. Kemudian diadaptasikan dalam rancangan teknokratif RPJMD sebagai indikator SDGs provinsi.

Sekda juga meminta kepada pemda baik provinsi maupun kabupaten agar penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD menggunakan pembakuan bahasa dan dokumen yang ada di pemerintah pusat. Hal itu agar saat perbandingan dari satu negara ke negara lain, ataupun dari satu daerah ke daerah lain memiliki pengertian yang sama dan tidak berbeda-beda.

Dalam mengimplementasikan indikator, pemerintah daerah juga dipersilakan mengembangkan indikator yang khas di daerahnya masing-masing. Dengan catatan ada kejelasan indikator, penjelasan definisi konsep dan cara menghitung indikator serta kejelasan sumber data maupun kontinuitas data harus terjamin. “Jangan sampai datanya hanya bisa disediakan tahun ini, sementara di tahun depan tidak bisa disediakan lagi,” tandasnya. (amh/ric)