Pengawasan TKA Diambil Alih Pemprov

397

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN–Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Semarang saat ini sudah dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng. Saat ini, sudah ada dua petugas yang selalu piket di wilayah Kabupaten Semarang.

“Untuk pengawasan sesuai dengan UU 23/2014, dimana sejak 1 Januari 2017 pengawas ditarik ke provinsi,” kata Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kabupaten Semarang, Moch Riyanto, Selasa (3/4).

Dua pengawas tersebut sudah standby di wilayah Kabupaten Semarang sejak awal April 2018 ini. Penempatan pengawas di masing-masing kabupaten/kota akan mempermudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hingga April 2018, jumlah TKA yang melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebanyak 72 orang.

Dikatakan Riyanto, pengawasan TKA sebelumnya hanya dilakukan melalui jumlah rekomendasi yang diberikan kantor Disnaker untuk IMTA. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96/2016 tentang pengawasan TKA menyebutkan jika Disnaker hanya memberikan rekomendasi terkait IMTA.

Sedangkan pemberian izin kerja TKA merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Semarang. “Kami hanya memberikan rekomendasi. Kalau perizinannya dari DPMPPTSP. Kita mengawasinya melalui itu,” ujarnya.

Adapun kepengurusan IMTA merupakan tanggung jawab perusahaan tempat TKA bekerja. Sayangnya, saat ini belum semua perusahaan taat untuk mepengurus IMTA. Hal itu menjadi dilema tersendiri bagi Disnaker untuk lebih optimal melakukan pengawasan. “Rekomendasi dari BPK, retribusi dari TKA sebesar 100 US Dolar bisa digunakan untuk memberikan mentoring kepada TKA yang bersangkutan,” ujarnya.

Kasi Perluasan dan Penempatan Tenagakerja (Penta) Disnaker Kabupaten Semarang, Umi Hani Amperawati menambahkan untuk pengawasan TKA, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Semarang. “Kami ingin aktif dalam pengawasan,” ujarnya.

Pengawasan TKA maksimal, lanjutnya, dapat meminimalisasi tindak terorisme di Kabupaten Semarang. Ia juga berharap, para TKA di Kabupaten Semarang dapat menyesuaikan dengan budaya setempat. “Kami berharap orang asing di Kabupaten Semarang tahu budaya lokal, jangan semena-mena dan orang lokal dinomorduakan,” katanya. (ewb/ida)