Pastikan Jateng Tetap Swasembada Beras

272
CARI DUKUNGAN : Cagub Jateng Ganjar Pranowo saat Sarasehan Keluarga Besar Pengusaha Beras se-Kabupaten Sragen. (Istimewa)
CARI DUKUNGAN : Cagub Jateng Ganjar Pranowo saat Sarasehan Keluarga Besar Pengusaha Beras se-Kabupaten Sragen. (Istimewa)

RADARSEMARANG.COM, SRAGEN – Calon Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan Jateng akan tetap swasembada beras. Selama ini, produksi beras di provinsi ini berlebih sehingga tidak membutuhkan impor dari daerah lain.

Ganjar mengatakan, swasembada beras adalah salah satu cara untuk menstabilkan harga. “Jateng ini kan berasnya sisa, tidak perlu beras impor. Harga cenderung stabil,” ujarnya saat Sarasehan Keluarga Besar Pengusaha Beras se-Kabupaten Sragen, di Masaran, Senin (2//4).

Bahkan stok yang ada masih bisa dijual ke daerah lain, sehingga harga beras bisa dibentuk sedari awal. Calon gubernur nomor urut satu itu mengakui masih menerima laporan mengenai tidak stabilnya harga beras. Namun, hal itu karena dipengaruhi musim panen. “Januari dan Februari katanya harga lumayan tinggi, ya itu karena belum panen. Saat ini, Maret dan April, harga mulai turun karena sudah panen,” katanya

Pemerintah, lanjutnya, tidak tinggal diam melihat naik turunnya harga beras. “Pemerintah ada mekanisme, harga pembelian pemerintah atau HPP. Untuk gabah kan sudah ditetapkan, tapi untuk beras masih terbuka. Bulog punya aturan terbatas, serapan terbatas. Ini bisa jadi instrumen pengendalian harga, karena pasar terbuka maka mekanismenya harus terbentuk,” paparnya.

Ganjar siap memfasilitasi pertemuan antara Bulog dengan petani dan pengusaha besar untuk membicarakan pengendalian harga beras. “Memang perlu duduk bersama, pengendalian harga butuh peran serta semua,” ungkapnya.

Sarasehan diikuti sekitar 500 pedagang beras. Salah satunya Sutrisno yang menanyakan soal ketersediaan pupuk sebagai unsur utama pendukung produksi padi. “Mohon pupuk bersubsidi dipermudah pembeliannya Pak Ganjar,” katanya. Ganjar menyatakan, dirinya memproteksi pupuk bersubsidi dengan kartu tani agar distribusinya tepat sasaran. Jika subsidi dibiarkan terbuka seperti LPG elpiji 3 kilogram, akan tidak tepat sasaran. Terbukti warga kaya pun sekarang bebas membeli gas melon. “Dulu sebelum ada kartu tani siapapun yang punya duit meski bukan petani bisa beli pupuk subsidi, maka penyelundupan marak,” katanya.

Soal kurangnya stok pupuk diakui Ganjar karena jatah dari pemerintah pusat kurang. Jatah Urea untuk Jateng hanya 92,80 persen dari kebutuhan. Begitu juga dengan SP-36 hanya 48,48 persen, ZA 62,5 persen, NPK Phonska 48,5 persen, dan Organik 24,6 persen.

“Saya sudah meminta Kementerian Pertanian menambah. Per 5 April akan dikirim tambahan jatah pupuk subsidi untuk Jateng, petani tidak akan kesulitan lagi,” kata suami Siti Atikoh itu.

Ganjar berharap, setelah ini tidak ada lagi keluhan soal pupuk. Penggunaan kartu tani pun sudah dipermudah. Bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, pembelian bisa dengan uang cash. Petani tidak perlu memiliki tabungan di bank. Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.

Problem selanjutnya ada pada petani yang belum masuk kelompok tani, karena otomatis dia belum mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. “Maka saya minta segera masuk kelompok tani dan mengajukan RDKK tambahan, segera diproses dan bisa beli pupuk,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu. (amh/ric)