PEMBAHASAN : Pj Bupati Magelang melalui Plt Sekda menyampaikan LKPJ Kepala Derah 2017 kepada DPRD Kabupaten Magelang, dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu. (HUMAS DPRD Kabupaten Magelang)
PEMBAHASAN : Pj Bupati Magelang melalui Plt Sekda menyampaikan LKPJ Kepala Derah 2017 kepada DPRD Kabupaten Magelang, dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu. (HUMAS DPRD Kabupaten Magelang)

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Magelang membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2017. Pembahasan di tingkat pansus masih terus dilakukan untuk memberikan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tahun 2017.

Wakil Ketua Kabupaten Magelang DPRD Suharno MM mengatakan, pansus masih membahas secara detail dan terinci terkait LKPJ Bupati Magelang. Sejumlah catatan akan disampaikan melalui fraksi-fraksi di DPRD.

Menurutnya, beberapa poin yang menjadi titik tekan pembahasan di antaranya prioritas pembangunan dan arah kebijakan Pemkab Magelang. Kemudian, capaian kinerja Pemkab Magelang selama 2017 lalu. “Kita fokus menelaah capaian-capaian kinerja. Apakah sudah sesuai target yang ditentukan. Juga apakah sudah sesuai dengan arah kebijakan,” papar dia.

Sebelumnya, Pj Bupati Magelang Tavip Supriyanto melalui Plt Sekda Kabupaten Magelang Eko Triyono telah menyerahkan LKPJ di sidang Paripurna DPRD, beberapa hari lalu. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa tahun 2017 merupakan tahap aktualisasi dengan tema “Infrastruktur untuk Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Serta Peningkatan Aksesibilitas”.

Secara garis besar laporan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2017 di antaranya target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2,3 triliun dan terealisasi Rp 2,2 triliun atau 96,18 persen.

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 2,4 triliun (86,30 persen). “Kita ingin pastikan ada kendala apa dalam proses penyerapan APBD 2017 karena belum sepenuhnya anggaran terserap,” kata Suharno.

Sementara untuk realisasi capaian kinerja fisik kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar 92,43 persen dari target 95,90 persen. Capaian kinerja fisik ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,87 persen.

Pemkab Magelang juga menyampaikan delapan prioritas pembangunan. Mulai dari bidang pendidikan, dengan total anggaran Rp 232 miliar terserap Rp 218 miliar. Bidang kesehatan dengan plafon anggaran Rp 301 miliar terserap Rp 206 miliar.

Kemudian prioritas penanggulangan kemiskinan dengan anggaran Rp 9 miliar. Hasilnya tingkat kemiskinan menurun di tahun 2017 sebesar 12,42 persen dari sebelumnya tahun 2016 yaitu sebesar 12,67 persen. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil dan menengah dianggarkan Rp 28 miliar dengan serapan anggaran Rp 19,6 miliar. Kemudian pariwisata dengan plafon anggaran Rp 9,3 miliar, terealisasi Rp 6,2 miliar.

Kemudian, prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik sebesar Rp 286 miliar terealisasi Rp 246 miliar. Prioritas lingkungan hidup dengan total Rp 37,8 miliar terealisasi Rp 25,7 miliar.

Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menganggarkan Rp 60,5 miliar dengan serapan Rp 50,3 miliar. Prioritas keamanan dan kebencanaan Rp 8,7 miliar terealisasi Rp 8,04 miliar. (adv)