RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Meskipun sempat diprotes dan ramai diberitakan di media massa, persoalan Alat Peraga Kampanye (APK) tak kunjung cepat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng mempertanyakan mengapa KPU lambat sekali kerjanya, sehingga terkesan ada unsur kesengajaan untuk memperlambat sosialisasi.

Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori mengatakan, setelah mencetak dan mendistribusikan APK berupa poster dan pamflet, KPU tak kunjung memasang baliho dan spanduk. Hanya kelihatan di beberapa titik. Ia mengaku sudah berkeliling di berbagai Kabupaten, hanya ada satu dua baliho di pusat kota. Itu pun hanya di beberapa Kabupaten.

“Tim di lapangan juga melaporkan, tidak ada sama sekali baliho,  spanduk dan umbul umbul di kecamatan. Tim kan bekerja sampai tingkat desa, maka mereka tahu persis. Sebagai perbandingan, saya kemarin baru saja dari Sidoarjo, Jatim, Baliho, spanduk, dan umbul-umbul dari KPU terpampang di tiap sudut,” katanya.

Gus Yusuf tentu menyesalkan kondisi ini dan mempertanyakan kinerja KPU. Menurut pendapatnya, kondisi tersebut berdampak pada dua hal. Pertama, dia menganggap ini unsur kesengajaan, yang membawa dampak pada lemahnya sosialisasi Sudirman dan Ida. Semakin diperlambat, jelas semakin menghambat sosialisasi.

Kedua, bukan hanya semata-mata pihaknya dirugikan, tetapi bagaimana bisa melibatkan seluruh masyarakat untuk mendatangi TPS jika sosialisasinya lamban dan lemah. “Saya tidak mengerti kerja KPU. Kami pasang sendiri gambar calon melalui baliho dan spanduk, dicopoti Panwas. Alasannya tidak sesuai aturan, tetapi gambar dari KPU mana? Jika begini, pendidikan politik ke rakyat mana,” tandasnya.

Ia mengingatkan, keberhasillan demokrasi dan penyelenggaraan Pilgub bukan semata-mata terletak dari calon dan tim suksesnya. Tetapi penyelenggara juga harus profesional bekerja dan jauh dari indikasi memihak salah satu calon. “Saya kira Panwas harus meneliti ini dan mengklarifikasi KPU. Ingat Pilgub dibiayai dengan uang rakyat, kalau tidak memaksimalkan keterlibatan rakyat, kredibilitas Pilgub diragukan,” tegasnya.

Tim yang tergabung dalam Laskar Perjuangan Merah Putih, imbuh Gus Yusuf, akan menginvestigasi persoalan ini. Jika ada pelanggaran tentu akan memprosesnya secara hukum. “Jangan sampai ada kecurangan, karena ini menyangkut proses demokrasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menjelaskan, APK sudah mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Menurut dia, pendistribusian sengaja tidak dibuat serentak karena sembari menunggu ketersediaan bambu sebagai alat untuk memasang dan menancapkan spanduk serta umbul-umbul. “Kalau APK yang baliho, sedang proses. Kalau sudah siap juga bisa langsung dipasang,” jelasnya, Jumat (23/3).

Untuk spanduk, kata Joko, butuh 8 bambu per desa/kelurahan. Padahal total ada 8.559 desa/kelurahan di Jateng. Sementara umbul-umbul, harus disediakan 48 bambu di setiap kecamatan. Totalnya ada 573 kecamtan di Jateng. “Kan banyak banget kebutuhan bambunya. Makannya distribusi dan pemasangannya tidak bisa serentak,” lanjutnya. (fth/amh/ric)