Siti Masitha Dituntut 7 Tahun

Eks Ketua Nasdem Dituntut 9 Tahun

353
DITUNTUT LEBIH RINGAN : Wali Kota Tegal non aktif Siti Masitha Soeparno saat menjalani sidang kasus OTT dugaan suap di RSUD Kardinah di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/jawa pos radar semarang)
DITUNTUT LEBIH RINGAN : Wali Kota Tegal non aktif Siti Masitha Soeparno saat menjalani sidang kasus OTT dugaan suap di RSUD Kardinah di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Tuntutan berbeda dijatuhkan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung. Keduanya dituntut atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap di RSUD Kardinah, Tegal dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (2/4).

Bahkan Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masitha tersebut terancam hak politiknya dicabut. Pasalnya PU KPK menuntut majelis hakim mencabut hak politiknya, setelah 4 tahun terdakwa bebas. Kemudian, Siti dituntut hukuman pidana selama 7 tahun penjara. PU KPK, Fitroh Rochcahyanto juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

“Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam dakwaan pertama, Pasal 12 huruf B, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP,” kata Fitroh di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widjantono.

Sedangkan, terhadap mantan Ketua DPD Partai Nasdem Brebes, Amir Mirza Hutagalung, PU KPK menuntut pidana selama 9 tahun penjara. Amir juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Sidang tersebut digelar secara terpisah.

Dalam pertimbangannya, PU KPK menilai Siti Masitha menikmati suap sekitar Rp 500 juta. Namun Siti dianggap kooperatif selama menjalani persidangan. Kemudian, terdakwa Siti juga mengakui dan menyesali perbuatannya.

KPK menganggap, perbuatan Siti Masitha melibatkan Amir Mirza Hutagalung dalam pengaturan pemerintahan Tegal merupakan hal yang salah. Dia juga menilai uang suap yang diberikan dari Cahyo Supriyadi, Sugiyanto, Sri Murni, dan Sadat Fariz melalui Amir Mirza ditujukan kepada terdakwa. “Terdakwa menyatakan bahwa Amir Mirza Hutagalung merupakan representasi dirinya sebagai Wali Kota Tegal,” sebut Fitroh.

Kemudian, Amir Mirza Hutagalung sebagai orang dekat Siti Masitha, telah ikut campur dalam lingkungan pemerintahan Kota Tegal. Amir juga dianggap telah membantu sejumlah pihak dalam memenangkan proyek pekerjaan di Kota Tegal dengan menerima fee hingga mencapai Rp 5,8 miliar.

“Selain itu, Terdakwa juga membantu Cahyo Supriyadi (terpidana perkara yang sama) dalam membuat payung hukum uang jasa pelayanan di RSUD Kardinah Tegal dan sejumlah proyek pengadaan alat kesehatan dengan menerima fee hingga mencapai Rp. 2,9 miliar,” ungkapnya.

Usai mendengar tuntutan tersebut, Siti Masitha menyatakan akan membuat pembelaan atau pledoi secara pribadi. Dia juga mengatakan, penasehat hukumnya juga akan mengajukan pembelaan. Sama halnya dengan Amir Mirza. “Kami akan mengajukan pembelaan pribadi, yang mulia,” kata Siti. (jks/ric)