RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kasus anak putus sekolah di Kota Semarang masih relatif tinggi.  Data Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Semarang mencatat, rata-rata anak di Kota Semarang menjalankan proses pendidikan selama 10,67 tahun. Artinya, ada banyak anak di Kota Semarang yang tidak mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA.

“Angka anak putus sekolah di Kota Semarang tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pemkot Semarang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, kemarin.

Dikatakannya, tingginya angka kasus anak putus sekolah tak terlepas dari faktor kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut mengakibatkan rendahnya kesadaran orang tua untuk memperhatikan pendidikan di dalam keluarga. Tetapi untuk mengetahui penyebabnya, perlu dilakukan penelitian secara komprehensif. “Pemerintah perlu melakukan penelusuran agar bisa menentukan langkah solusi untuk mengurangi angka putus sekolah,” ungkapnya.

Menurut dia, hal paling penting yang perlu dilakukan Pemkot Semarang adalah penanganan mengenai kemiskinan. “Sebab, kemiskinan ini menjadi faktor utama. Apabila upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dengan dilakukan pendampingan, saya yakin pendidikan akan semakin meningkat. Otomatis angka anak putus sekolah berkurang,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, Pemkot Semarang harus lebih fokus lagi dalam meningkatkan program pengentasan kemiskinan. “Pendampingan terhadap warga miskin dengan melibatkan sejumlah stakeholder perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengakui, data BPS Kota Semarang, menyebut rata-rata anak sekolah di Kota Semarang baru mencapai 10,67 tahun.  Artinya, angka anak putus sekolah atau yang belum melanjutkan ke jenjang SMA sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun masih banyak,” katanya.

Dijelasakannya, data statistik untuk SD saat ini telah mencapai 100 persen. Sedangkan untuk usia SMP baru mencapai 96 persen untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan mencapai 98 persen. Sementara untuk anak usia SMA baru sekitar 75.67 persen untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan sebesar 77.32 persen.

“Yang paling mempengaruhi progres standar pembangunan pusat yakni Indeks Pembangunan Manusia,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Dikatakan, ada tiga sektor yang menjadi modal penguatan ekonomi. Yakni, kesehatan, perbaikan infrastrukur yang menunjang perekonomian serta pendidikan.

“Kalau ekonomi lancar, kesehatan lancar, termasuk sudah adanya UHC (Universal Health Coverage), maka pekerjaan rumah selanjutnya pendidikan, karena jaraknya sangat jauh, rata-rata anak sekolah masih 10,67 tahun atau tidak sampai tamat SMA,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kota Semarang ini mengaku siap melakukan langkah-langkah penanganan. Sebab, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan penanganan.

Hendi menyatakan, dengan masih tingginya angka putus sekolah merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan selama kepemimpinannya. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah.  “Salah satunya adalah faktor ekonomi. Ini menjadi penyebab utamanya,” katanya.

Dikatakan, pendidikan gratis yang diberikan Pemkot Semarang saat ini mulai SD hingga jenjang SMP. Sedangkan ketika menginjak SMA adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tidak digratiskan. “Dulu Pemerintah Kota Semarang menggratiskan biaya pendidikan SMA. Namun karena kewenangan ditarik Pemprov Jateng, hal itu tidak bisa dilaksanakan lagi,” ujarnya.

Porsi anggaran APBD Kota Semarang saat ini sebanyak 20 persen untuk pendidikan. Ini menjadi salah satu upaya mencerdaskan masyarakat. Hendi juga meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan pendidikan anak mulai dari dalam keluarga.

“Setiap orang tua wajib memberi motivasi kepada anak-anaknya akan pentingnya pendidikan. Pemkot Semarang sendiri juga terus melakukan upaya-upaya ke depan,” katanya. (amu/aro)