GERUDUK: Ratusan GTT dan PTT se-Kabupaten Semarang saat menggeruduk gedung rapat DPRD Kabupaten Semarang (29/3). (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
GERUDUK: Ratusan GTT dan PTT se-Kabupaten Semarang saat menggeruduk gedung rapat DPRD Kabupaten Semarang (29/3). (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sekolah negeri se-Kabupaten Semarang saat ini masih harap-harap cemas menunggu hasil dari audiensi mereka dengan DPRD Kabupaten Semarang Kamis (29/3).

Seperti diketahui, semua GTT dan PTT se-Kabupaten Semarang menggeruduk gedung dewan tersebut untuk mempertanyakan nasib. Yuliandhini Nur Rahmah, 26, salah satu GTT di SDN Gedhanganak 03 Kecamatan Ungaran Timur megungkapkan jika selama ini honor yang diterima oleh GTT dan PTT sangat memperihatinkan.“Ada guru honorer yang di gaji Rp 250 ribu perbulan, padahal kewajiban kami juga sama dengan guru yang sudah PNS,” katanya, Jumat (30/3).

Adapun tuntutan dari para GTT dan PTT tersebut yaitu terbitnya Surat Kerja (SK) dari Bupati Semarang. Dikatakan Andien, sapaan akrabnya, belum adanya SK Bupati membuat keberadaan GTT dan PTT ini rawan dihilangkan serta diabaikan kesejahteraannya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Forum GTT dan PTT SD Negeri Kabupaten Semarang Tri Mulyanto. Dikatakan Tri, legalitas GTT dan PTT se-Kabupaten Semarang benar-benar harus dipertegas.“Dengan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati atau Kepala Dinas, diharapkan kesejahteraan GTT dan PTT akan lebih baik,” katanya.

Secara mandiri pihaknya sudah melakukan pendataan dan menelusuri di lapangan dan memastikan sekolah benar-benar membutuhkan guru dan pegawai honorer. “Kami sudah mendata secara valid, berdasarkan data dari Dapodik (data pokok pendidikan),” katanya.

Dari pendataan mandiri yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa kebutuhan SD Negeri untuk guru kelas yang linier 748 orang, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kebutuhan 236 orang, untuk PJOK 68 orang. Kemudian guru agama nonmuslim 20 orang. “Kami ada dokumennya semua,” ujarnya.

Dalam hal ini, GTT dan PTT se-Kabupaten Semarang tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS. Namun pengakuan sebagai GTT dan PTT dari Pemkab Semarang yang dibuktikan dengan SK Bupati maupun Kepala Dinas.

Menurutnya, selembar SK Bupati ini sangat penting bagi GTT sebab bisa menjadi modal pembinaan peningkatan kompetensi. “Kami tidak menuntut diangkat menjadi PNS tapi kami hanya minta SK ini bahwa keberadaan kami legal. Soal honor sesuai UMK itu kami serahkan ke kemampuan daearah,” katanya. (ewb/bas)