Kendal Ajukan Tambahan 1.103 PNS

712

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Pemkab Kendal belum mendapatkan kepastian berapa formasi yang dibuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Meski begitu, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kendal telah mengajukan permohonan penambahan PNS sebanyak 1.103 posisi ke Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Menurut kepala BKPP Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan formasi nantinya akan diprioritaskan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur. Hal itu sesuai dengan visi dan misi bupati dalam mempercepat pembangunan di Kendal.

Agus mengatakan pengajuan itu telah dilakukan dua kali yakni pada bulan Desember 2017 dan bulan Februari 2018 kemarin. Menurutnya idealnya kabupaten Kendal memiliki pegawai sebanyak 15962. “Saat ini jumlah PNS kendal sebanyak 8.800, dan tahun ini saja ada sekitar 396 pegawai yang akan pensiun,” kata Agus, kemarin (29/3).

Sedangkan untuk menutupi kekurangan pegawai itu, Pihak pemkab melakukan perekrutan tenaga penunjang kegiatan (TPK). “Soalnya pegawai honorer tidak diperkenankan. Sesuai Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 54 Tahun 2010 saat ini yang diperkenankan hanya melakukan perekrutan TPK,” jelasnya.

Di Kendal saat ini mengalami kekurangan sebanyak 5.586 orang.  Padahal berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Beban Kerja (ABK) idelanya PNS dikendal adalah sebanyak 14.762 orang. Sementara di Kendal saat ini jumlah PNS ada sebanyak 8.876 orang. “Sehingga masih ada kekurangan 5.586 orang,” tandasnya.

Kekurangan dipicu lantaran adanya moratorium oleh pemerintah pusat sampai 2021. Padahal setiap tahun jumlah ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) di Kendal mengalami kekurangan. Yakni sejak 2011 rata-rata PNS yang pensiun setiap tahun ada sebanyak 300-400 orang.

“Tahun (2018, Red) ini saja, dalam data kami ada ASN/PNS yang akan pensiun ada 342 orang. Kalau tidak ada penerimaan CPNS, akan semakin berkurang. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh pada kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terutama yang pelayanan masyarakat,” tambahnya. (bud/bas)