RADARSEMARANG.COMSEMARANG-Sekalipun permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan majelis hakim Pengadilan Niaga (PN) Semarang, perusahaan percetakan buku legendaris CV Aneka Ilmu yang semakin terancam pailit dan rekan bisnisnya yang mengajukan PKPU, PT Alfa Polimer Indonesia (PT API) saling berharap ada upaya perdamaian.

Dalam perkara tersebut sebagai termohon PKPU adalah CV Aneka Ilmu dan H Suwanto selaku direkturnya. Sedangkan pemohon PKPU adalah PT Alfa Polimer Indonesia melalui kantor hukum, Tres Nugroho & Patners. Permohonan PKPU ini diajukan terhadap penerbit buku yang berkantor di Jalan Raya Semarang Demak Km 8,5 Semarang ini, karena tak kunjung membayar utang mencapai sekitar USD 10.833.

Ketua tim kuasa hukum PT Alfa Polimer Indonesia, Dr Ibnu Aryo Nugroho, mengaku bersyukur atas putusan majelis hakim karena sudah sesuai aturan hukum yang berlaku yakni, dengan mempertimbangkan seluruh permohonan hingga kesimpulan pihaknya. Ia menilai majelis hakim menunjukkan independensinya, karena dengan dikabulkannya PKPU tersebut, maka sudah sesuai kaidah hukum.

“Sesuai filosofi kepailitan dan PKPU, maka dengan putusan ini kita memberikan kesempatan kepada CV Aneka Ilmu dan Suwanto untuk mengajukan rencana perdamaian. Kita tak pengen sampai pailit, karena kalau pailit yang diuntungkan kreditur sparatis, seperti bank,”kata Ibnu didampingi empat anggotanya, I Komang Try Yogaswara Kertapati, Firman Liando, Bayu Aditya, dan Dzikurrahman, usai sidang, Kamis (29/3).

Atas putusan tersebut, advokat dari kantor hukum Tres Nugroho & Patners ini, menyebutkan, selanjutnya perkaranya akan ditangani tim pengurus, apalagi dalam putusan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum lanjutan.

“Tugas kita sudah selesai, kita memberikan kesempatan kepada kepada CV Aneka Ilmu dan Suwanto untuk mengajukan upaya perdamaian, mengenai BG (Bilyet Giro) sudah masuk pokok perkara, jadi ndak relevan kalau kita sampaikan ke publik,”sebutnya Sedangkan, Kuasa hukum CV Aneka Ilmu, Kairil Anwar, menyayangkan, karena hutang kliennya hanya berkisar Rp 100 juta, namun terancam dapat menimbulkan pailit.

“Kami patuhi putusan hakim. Kami harap masalah ini dapat selesai dengan baik nanti, karena pada intinya akan diupayakan perdamaian,” katanya. Menurutnya, pada prinsipnya rohnya PKPU adalah perdamaian, sehingga pihaknya masih berharap penuh terjadi perdamaian atas kasus itu.

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin, Alusius Bayu Aji didampingi dua hakim anggota yakni, M. Yusuf dan M. Sainal memerintahkan kepada tim pengurus PKPU untuk segera menggelar sidang dan memanggil termohon serta para kreditur. Adapun waktu yang diberikan oleh majelis hakim, paling lambat 45 hari sejak putusan permohonan perkara PKPU.

Majelis kemudian menunjuk Edi Suwanto sebagai hakim pengawas dalam masa PKPU tersebut. Selain itu, majelis juga menunjuk serta mengangkat Lusyana Mahdaniar dan Nuzul Hakim, sebagai tim pengurus dalam proses PKPU. (jks/zal)