(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pengusiran 78 kepala keluarga (KK) warga Kampung Kebonharjo, Semarang Utara oleh pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kudu, Genuk, membutuhkan solusi cepat. Sebab, kini nasib korban penggusuran proyek reaktivasi rel kereta api Stasiun Tawang- Pelabuhan Tanjung Emas oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) ini serba tidak jelas.

Ketua Forum RW Kebonharjo, Suparjo, mengaku sudah mencoba menyelesaikannya sejak 4 bulan lalu. Diakuinya, sebagian warganya memang tidak menempati rusunawa tersebut, namun hanya menyimpan barang-barangnya. Bahkan beberapa warganya juga belum membayar iuran.

“Kami sudah menyampaikan ke warga kami agar rusunawa jangan ditingalkan, apalagi tidak ditempati, dan warga memang sebagian sudah ada yang dikeluarkan. Kami dari Forum RW belum bisa melakukan hal banyak, karena sudah mengingatkan sebelumnya ke warga,”kata Suparjo kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (28/3).

Dia mengatakan, tidak semua warga diusir dari Rusunawa Kudu. Sebab, ada juga warganya yang masih menempati, seperti Selamet, warga RT 06 RW 07 Kebonharjo yang masih aman dan nyaman di Rusunawa Kudu.

Menurutnya, sebagian warganya yang diusir karena saat ada peninjauan oleh pengelola rusunawa, ternyata sudah tidak ditempati, apalagi dibersihkan. Diakuinya, mediasi sudah pernah dilakukan pihaknya, baik dengan Pemkot Semarang maupun DPRD Kota Semarang, bahkan iuran untuk menempati rusunawa tersebut juga sudah dilakukan warga. Karena saat itu sebagian ruangan ada yang airnya mati, tidak ada lampu, serta sejumlah permasalahan lain.

“Tapi, bagaimana lagi, pemerintah juga masih membutuhkan rusunawa untuk warga lain, tapi posisi Forum RW tetap all out untuk memperjuangkan nasib warga sampai dapat ganti untung,”ujarnya.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Hermansyah Bakri, mengaku, warga yang didampinginya hingga saat ini tetap solid untuk terus berjuang sampai mendapat ganti untung. Terkait masalah pengusiran tersebut, informasi yang diperolehnya secara langsung dari warga dan pengelola, memang sebagian warga tidak menempati mencapai 1 tahunan. Selain itu, sebagian warga juga belum membayar biaya sewa. Meski demikian, pihaknya mengaku kecewa karena pihak pengelola rusunawa tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Warga Kebonharjo yang direlokasi di rusunawa tidak pernah diajak rapat. Untuk surat peringatan, juga tidak pernah sampai ke tangan warga. Jadi, solusinya perlu duduk bersama,”katanya.

Menurutnya, dengan adanya pengusiran tersebut, saat ini barang-barang milik warga tidak tahu akan ditaruh di mana. Sehingga wajar saja sebagian warganya memilih kembali ke lokasi pengusuran di Kebonharjo untuk sekadar menyimpan barangnya.

Pihaknya berharap, pemerintah, DPR RI, DPD RI serta kementerian terkait segera mencairkan ganti untung kepada warga. Karena warga Kebonharjo jelas sudah mendukung akan dilakukannya proyek strategis nasional di permukiman tersebut.“Ini harus ada solusi dari pemerintah, bagaimanapun warga Kebonharjo adalah warga Kota Semarang. Sedangkan rumah-rumah warga sudah hancur sejak 3 tahun lalu,”ungkapnya.

Lurah Tanjung Mas, Margo Hariadi, berharap warga Kebonharjo bisa tahu persis perjalanan perjuangannya sampai di mana, dan kemudian perjuangan itu terus berjalan dengan baik.  “Kami bangga bisa berjuang bersama warga. Belum lama ini, DPD RI juga turun membantu perjuangan warga, mari bersama perkuat kekompakan. Masyarakat juga harus semangat dalam rangka memperjuangkan hak-hak yang dimiliki warga,”kata Margo Hariadi.

Tokoh pendidikan Kebonharjo, Diana Sukorina, menyebutkan, dari data yang diketahuinya, sebanyak 107 KK warga Kebonharjo yang direlokasi ke Rusunawa Kudu, kini tinggal 26 unit saja yang ditempati. “UPTD Rusunawa Kudu sempat mendata ulang para penghuni. Waktu warga menghadiri pendataan ulang, justru diusir dengan mengatakan bahwa yang tidak berkepentingan harus keluar dari rapat. Itu salah satu pengurus rusunawa yang bilang,” ujarnya.

Selanjutnya, barang-barang milik warga dikeluarkan paksa oleh pengelola rusunawa. Sedangkan yang memiliki dana, kemudian mengurus dan memindahkan barang-barang tersebut. Namun yang tidak memiliki cukup dana, barang-barangnya ada yang ditumpuk di salah satu sudut Rusunawa Kudu. Ada juga warga yang memilih kembali ke Kebonharjo.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang membantah telah melakukan pengusiran terhadap warga Kebonharjo yang tinggal di Rusunawa Kudu. “Bukan pengusiran, tapi dikeluarkan,” kata Muthohar.

Dikatakan, barang-barang milik warga tersebut dikeluarkan dari rusunawa karena pemiliknya tidak mau menempati. Selama ini, Rusunawa Kudu hanya dijadikan gudang untuk menaruh barang saja. “Pemilik barang tidak pernah menempati rusunawa sebagaimana peruntukannya untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terangnya.

Ia membenarkan, sebagian barang-barang tersebut merupakan milik warga Kebonharjo yang terdampak proyek reaktivasi jalur rel dari Stasiun Tawang ke Tanjung Mas. “Jika ada yang tidak berkenan, kami minta maaf,” katanya.

Namun Muthohar menyayangkan, warga tersebut tidak tertib. Sebab, selain hanya untuk menaruh barang, warga tersebut juga tidak pernah membayar biaya sewa rusunawa. Sehingga tindakan tegas tersebut ditempuh pihak pengelola.

Muthohar mengaku telah memberikan peringatan secara lisan dan tertulis. Bahkan hingga tiga kali. Ia justru berharap agar warga menempati rusunawa tersebut, bukan menjadikan rusunawa jadi gudang barang. “Setelah menempati rusunawa yang mestinya harus menjalankan kewajiban sesuai aturan. Tapi tidak direspon,” ujarnya.

Kalau tidak ada respon, lanjut dia, maka barang-barang yang ditaruh di kamar rusunawa harus dikeluarkan. Pihaknya terpaksa membuka pintu secara paksa untuk mengeluarkan barang. Ia juga tidak mau, rusunawa tersebut dijadikan gudang. “Sedangkan orang lain banyak warga lain membutuhkan tempat tinggal,” katanya.

Lebih lanjut, kata Muthohar, ada dugaan bahwa warga Kebonharjo yang menaruh barang di rusunawa telah memiliki tempat tinggal lain. Jika demikian, maka rusunawa harus diperuntukkan kepada warga yang lebih membutuhkan. “Termasuk untuk menampung relokasi warga bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT),” ujarnya. (jks/amu/aro)