Arief Irwanto (Istimewa)
Arief Irwanto (Istimewa)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Sebanyak 20 PNS di lingkup Pemprov Jateng mendapat gelar doktor dari program tugas belajar. Mereka dibiayai pemprov, pemerintah pusat, dan bantuan dari pihak lain untuk meningkatkan jenjang pendidikan. Hingga saat ini, masih ada sekitar 50 PNS lain yang sedang menjalani tugas belajar untuk mengejar gelar doktoral.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, M Arief Irwanto menjelaskan, pemerintah memang menyediakan program tugas belajar bagi PNS yang ingin mendapatkan gelar doktor. Hanya saja, penjaringannya dilakukan sangat ketat. Pertama, batas usia tidak boleh lebih dari 40 tahun. Kedua, harus lolos tes assessment. Selain itu, mampu mendalami kemampuan pokok.

Sebagai gambaran, pada 2017 silam, dari 20 PNS yang mengajukan diri mengikuti program tugas belajar, hanya 7 PNS yang lolos. Itu pun, hanya ada 1 yang berhasil menembus perguruan tinggi di luar negeri.

Setiap tahun, kata Arief, program tugas belajar selalu dibuka. Ini untuk memenuhi regenerasi atas kebutuhan kualitas SDM pemerintahan. Tahun ini, ada 15 PNS yang dinilai berhak mendapatkan program tugas belajar dari pemerintah. Dari angka itu, tidak semua dibiayai pemprov. “Ada yang dari pemerintah pusat dan pihak sponsor,” terangnya.

Dijelaskan, jurusan kuliah yang tersedia, bisa bergantung pada bidik misi dari pemerintah pusat atau pihak donatur. Biasanya dari Kementerian Pendidikan. “Sampai saat ini masih ada sekitar 50 PNS yang sedang proses mengejar gelar doktor. Kan memang lama. Antara 4-5 tahun. Ada yang di Australia, Amerika Serikat, Korea, atau di universitas lokal seperti UGM, Undip, Unnes, UI, dan lainnya,” paparnya.

Selain program tugas belajar, Pemprov Jateng juga menyediakan izin belajar. Dua program ini sama-sama memberikan kesempatan PNS untuk meningkatkan jenjang pendidikan. Hanya saja, program izin belajar tidak membebani APBD atau APBN karena kuliahnya dibiayai sendiri oleh PNS.

“Kalau yang izin belajar, syaratnya hanya belajar di radius 70 kilometer dari domisili. Misalnya di Semarang, bisa di Unnes, Undip, Unika, atau yang lainnya. Kuliahnya bayar sendiri, kami hanya memberikan izin saja,” terangnya.

Bagi yang sudah mendapat gelar doktor dari program tugas belajar atau izin belajar, diwajibkan kembali ke tempatnya bekerja. Kenaikan pangkat hanya berlaku jika jabatan saat ini tidak sesuai dengan jenjang pendidikan. “Kalau sudah sejajar, ya kenaikan jabatannya ikut yang reguler. Kalau beda, baru jabatannya akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan,” terangnya.

Salah seorang PNS Pemprov yang baru saja meraih gelar doktor adalah Staf Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinkominfo Jateng, Galih Wibowo. Galih yang disebut-sebut sebagai doktor termuda di Pemprov Jateng ini lulus dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,89 dan lama studi 3 tahun 25 hari.

Galih ditetapkan lulus dalam ujian promosi doktor dari Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Undip. Ujian digelar di Ruang Sidang Utama Gedung Pasca Sarjana Undip, Selasa (27/3). Dia membawakan disertasi berjudul “Kebijakan Diseminasi Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”.

Dalam ujian promosi tersebut, tampil sebagai promotor utama Prof Drs Y Warella MPA PhD dan co promotor Prof Dr Dra Sri Suwitri MSi serta Dr Kismartini MSi. Sementara penguji adalah DR Drs Sunarto MSi, DR Hedi Pudjo Santoso MSi, DR Retno Kusumaningrum SSi MKom, Dr Ida Widianingsih SIP MA PhD, dan Dr Hj Lishapsari Prihartini MSi.

Galih mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemprov Jateng yang telah memberikan kepercayaan untuk mengikuti tugas belajar. Menurutnya keberhasilannya tak lepas dari dukungan Pemprov. “Terima kasih atas semua dukungan dan telah mengajarkan banyak hal tentang implementasi kebijakan di Pemprov Jateng,” katanya. (amh/kom/ric)