TINJAU TOL: Forkompinda Kendal saat meninjau pembangunan tol Semarang-Batang di seksi II-V kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TINJAU TOL: Forkompinda Kendal saat meninjau pembangunan tol Semarang-Batang di seksi II-V kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Proses pembebasan lahan untuk proyek Tol Semarang-Batang di ruas Kendal masih menyisakan persoalan. Pasalnya masih ada 90 bidang tanah warga yang terdampak tol dan belum terselesaikan.

Selain pembebasan lahan, juga persoalan mengenai lahan dan bangunan tanah pengganti untuk sejumlah Masjid dan tanah wakaf lainnya yang terdampak pembangunan tol. Kendalanya yakni masih menunggu izin dari kementrian agama (Kemenag).

Selain itu juga pemindahan tempat pemakaman umum (TPU). Setidaknya ada empat TPU dengan total ribuan makam yang belum dipindahkan. Permasalahannya menunggu izin dari ahli waris atau keluarga yang masih keberatan makamnya di pindah.

Demikian terungkap dalam kunjungan Tol Semarang-Batang di Seksi 2-5 wilayah Kendal. Meski banyak Kendala, PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek tol mengaku optimistis jika jalan tol bisa dilalui lebaran nanti.

Jalan tol sepanjang 75 Km itu akan digunakan dalam bentuk tol darurat pada mudik tahun ini. “Untuk masalah pembebasan, sudah dalam proses sehingga tidak ada masalah,” kata Kepala Lapangan Proyek Tol Semarang-Batang Seksi IV, Sarjani.

Kendala justru pada Pemindahan TPU, proses pembebasan sedikit sulit. Sebab  harus cari tanah pengganti dan mencari keluarga jenazah yang dimakamkan.  Sedangkan kendala teknis, pihaknya sudah dapat teratasi. Bahkan seluruh jembatan layang di seksi IV sudah selesai dikerjakan. “Di Seksi IV sendiri, kami hanya kurang menyelesaikan enam struktur bangunan serta simpang susun di krapyak,” ujarnya.

Sementaara itu, Pejabat Pembuat Komitmen dari Kementrian PUPR Tendi Hardianto mengatakan saat ini masih ada 90 bidang tanah yang belum tereksekusi untuk proyek jalan tol itu.

Hal itu dikarenakan masih ada warga yang menolak harga yang telah ditetapkan. Namun dari kementrian sudah menginstruksikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan. “Masih ada 40 bidang tanah di Desa Kertomulyo yang belum tereksekusi, hal itu dikarenakan warga menolak harga,” jelasnya.

Ketua Pengandilan Negeri Kendal, Udjianti mengatakan untuk saat ini PN Kendal memprioritaskan untuk mengeeksekusi lahan yang terdapat bangunan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan proyek nasional itu. “Untuk eksekusi nanti akan ditanganani oleh Panitera,” ucapnya. (bud/bas)