RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Puluhan ribu warga Kabupaten Semarang terancam kehilangan hak pilihnya dalam Pilgub Jateng 2018 ini. Hal tersebut dikatakan kesemuanya belum melakukan rekam data KTP Elektronik (KTP-el). Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang Budi Kristiono mengatakan sebanyak 22.450 warga belum melakukan rekam data.

“Padahal kami sudah berusaha dengan keras antaralain dengan melakukan jemput bola,” ujar Budi, Rabu (28/3). Jumlah yang belum melakukan rekam data tersebut dari 29.469 warga yang sudah wajib ber KTP-el.

Kemudian, ada 7.019 warga pada saat dilaksungkan Pilgub Jateng pada 27 Juni 2018 usianya genap 17 tahun. Jemput bola yang dimaksud oleh Budi yaitu dengan mendatangi usia pemilih pemula.

Antara lain yaitu mendatangi SMA/SMK untuk melakukan rekam data. Selain itu, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada masing-masing kecamatan untuk memberikan himbauan kepada warganya supaya segera melakukan rekam data.“Kami jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk usia 17 tahun,” kata Budi.

Usaha untuk mendongkrak jumlah warga yang melakukan rekam data sebenarnya juga sudah dibantu oleh pihak Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Semarang. Ketua Panwas Kabupaten Semarang Agus Riyanto mengatakan pihaknya sudah membentuk posko pengaduan terkait KTP-el di masing-masing Kecamatan. “Mereka yang belum rekam KTP-el ini berpotensi tidak masuk daftar pemilih dan berpotensi kehilangan hak pilih,” kata Agus.

Hingga menjelang dilangsungkan Pilgub Jateng 2018, lanjutnya, jika dihitung sejak hari ini masih kurang sekitar 86 hari. Untuk itu, pihaknya mendorong warga masyarakat Kabupaten Semarang yang belum rekam KTP-el segera menuju di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Posko pengaduan ini untuk membantu Dispendukcapil. Kemudian, kami mendorong warga yang belum rekam KTP-el segera melakukan perekam agar terdaftar sebagai pemilih,” tuturnya.

Anggota Panwaslu Kabupaten Semarang, Mohammad Talkis menambahkan semenjak tanggal 24 Maret 2018, Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah diumumkan. Dimana selanjutnya akan diuji publik dari 27 Maret hingga 2 April 2018.

Pengumuman DPS ini akan dipasang di tiap TPS dan kantor desa. “Untuk uji publik ini, kami perintahkan kepada jajaran pengawas desa dan kecamatan mengawasi proses uji publik dan masyarakat agar ikut proaktif mengawasi,” kata Talkis. (ewb/bas)