TINGGALKAN RUSUNAWA: Sejumlah warga Kebonharjo, Semarang Utara meninggalkan Rusunawa Kudu, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TINGGALKAN RUSUNAWA: Sejumlah warga Kebonharjo, Semarang Utara meninggalkan Rusunawa Kudu, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sedikitnya 78 kepala keluarga (KK) Kebonharjo, Semarang Utara diusir dari Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kudu, Genuk. Mereka dipaksa keluar oleh pengelola rusunawa lantaran tidak menempati rusunawa tersebut sebagai tempat tinggal, dan hanya sebagai penyimpan barang. Ke-78 KK tersebut adalah warga yang direlokasi pasca penggusuran Kampung Kebonharjo untuk dibangun rel kereta api peti kemas oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tiga tahun lalu.

Sujat Aryanto, 42, warga Kebonharjo, Semarang, yang menempati Rusunawa Kudu Blok E dan F mengaku, memutuskan meninggalkan rusunawa tersebut lantaran dipaksa keluar oleh pihak pengelola.

Dikatakan, jumlah warga Kebonharjo yang menempati Rusunawa Kudu sebanyak 107 KK. Namun kini tinggal 29 KK, setelah sebanyak 78 KK dipaksa keluar. “Kami sempat 6 bulan dibebaskan dari biaya sewa. Namun setelah itu, setiap harinya 3-6 orang yang dipaksa keluar dari rusunawa tersebut,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sujat menjelaskan, cara pengelola rusunawa mengusir warga dilakukan secara halus. Yakni, dengan mengganti kunci pintu rusunawa yang ditempati warga. Dengan begitu, warga tidak bisa masuk.

Ia mengaku kecewa, karena beberapa warga yang dipaksa keluar itu sebenarnya sudah membayar uang sewa bulanan kepada pengelola. Diakuinya, sebagian warga memang hanya menitipkan barang-barang di rusunawa tersebut, dan tidak menempati, karena masih memikirkan terjadinya konflik atas penggusuran yang terjadi 3 tahun lalu. “Setelah 6 bulan digratiskan, kami sempat membayar biaya sewa, namun ditolak oleh pengelola. Beda dengan yang 29 warga itu, mereka membayar sewa dan diterima oleh pengelola,” ujarnya.

Wakil Ketua Forum Pemuda Kebonharjo (FPK) ini mengatakan, beberapa warga yang keluar dari rusunawa itu, kini kembali menempati rumah yang sebagian sudah hancur di Kebonharjo. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena merasa hanya sebagai rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa. Ia hanya berharap Pemkot Semarang bisa membantu mengurus ganti untung, sehingga bisa segara dicairkan. “Sementara ini banyak di antara kami, termasuk saya yang menempati rumah di Kebonharjo yang sudah hancur. Sebagian lagi, ada yang kontrak rumah,”katanya.

Warga Kebonharjo lainnya, Aris Sudibyo, menyayangkan tindakan pengelola Rusunawa Kudu yang mengeluarkan barang-barang milik warga Kebonharjo tanpa seizin pemiliknya. Namun diakuinya, pengelola rusunawa sebelumnya pernah meminta sebagian warga untuk mengeluarkan barangnya, hanya saja tidak disampaikan ke semua warga Kebonharjo.

“Kalau tidak dikeluarkan sendiri, akan dikeluarkan paksa. Sekarang sudah dikeluarkan semua barang-barang kami tanpa pemberitahuan. Malah sekarang, rusunawa bekas kami itu sudah ditempati orang lain, padahal bukan warga terdampak penggusuran,”ujarnya.

Kepala UPTD Rumah Susun dan Rumah Sewa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Eko Sulistyo, mengatakan, semestinya warga Kebonharjo bisa mengikuti prosedur yang ada saat diberi kesempatan untuk menempati rusunawa secara gratis selama 6 bulan.

Ia menilai, warga Kebonharjo telah menyalahi prosedur, seperti rusunawa tidak ditempati, tapi justru dipakai layaknya gudang. Tak hanya itu, lanjut Eko, sebagian warga ada yang justru menyewakan rusunawa tersebut. Sehingga hal ini dinilai  melanggar aturan. Karena masih banyak warga lain yang membutuhkan tempat tinggal. “Jadi, waktu itu memang mereka diberi kesempatan untuk tinggal secara gratis di rusunanwa. Itu merupaka fasilitas dari pemkot, tetapi mereka menyalahi prosedur yang ada,”kata Eko.

Pihaknya mengaku, petugas mengganti kunci rusunawa  hanya yang tidak ditempati maupun yang disewakan. Saat itu, pihaknya juga telah menyampaikan ke warga Kebonharjo  yang masih ingin menempati rusunawa  untuk mengajukan syarat sebagaimana mestinya. “Syaratnya diajukan ke kami. Misalnya menyerahkan fotocopi KTP, surat penghasilan, dan lainnya.  Kenapa?  karena mereka nantinya akan sewa. Sehingga mereka yang tidak mengajukan persyaratan itu, tempatnya kami kosongkan,”ungkapnya.

Pihaknya memberikan alasan mengapa dikosongkan, karena pemkot memiliki beban berat untuk menyediakan tempat bagi warga yang terkena dampak proyek Banjir Kanal Timur. Jumlahnya 621 KK.  Sedangkan warga Kebonharjo itu tidak menempati rusunawa selayaknya hunian.

Eko menjelaskan, pihaknya selalu keliling di semua rusunawa di Kota Semarang. Apabila ada rusunawa yang tidak ditempati, maka secepatnya akan dikosongkan, dan diisi warga Semarang yang membutuhkan hunian. Ia menyampaikan, jika nantinya sudah dibangun rusunawa lagi, maka bagi warga Kebonharjo yang akan tinggal di rusunawa, dipersilakan menyerahkan persyaratan sesuai dengan Perwal Nomor 7 Tahun 2009. “Kami memaksimalkan fungsi rusunawa, karena kami punya beban warga yang terdampak proyek normalisasi Banjir Kanal Timur,” tandasnya.

Ketua Forum RW Kebonharjo, Suparjo, kembali mengingatkan bahwa perjuangan warga belum selesai. Pasalnya, ganti untung juga belum terlaksana. Selain itu, empat garis perjuangan juga kembali diingatkan, yakni  warga menolak reaktivasi, menolak keinginan PT KAI membangun terminal peti kemas 5 hektare, kemudian merevisi Peraturan Daerah Nomor 14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 2011-2031, serta pemblokiran sertifikat warga sebanyak 3.470. “Masyarakat yang terkena dampak tidak boleh dirugikan, memang sudah ada kabar diselesaikan dalam waktu 3 bulan, tapi belum terealisasi. Lika-likunya tidak lepas dari dorongan DPD RI yang sangat memperhatikan perjuangan kita,”katanya.

Selain DPD RI, lanjut Suparjo, Komnas HAM juga merekomendasi proyek yang ada di Kebonharjo ini dibawa ke ranah proyek strategi nasional, yang semuanya sudah direkomendasi ke presiden dengan tembusan ke warga, termasuk mereka juga merekomendasi 19 dugaan pelanggaran HAM terkait permasalahan di Kebonharjo. “Kita mengharapkan cita-cita yang diperjuangkan warga ini tetap bisa terealisasi. Kita juga menunggu hasil kebijakan pemerintah dari sesuatu yang terbaik,” harapnya.  (jks/aro)