RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Menuju pesta demokrasi Pilkada 2018, sejumlah pelanggaran mulai bermunculan. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang mencatat ada sembilan kasus dugaan pelanggaran kampanye Pilgub.

Temuan dugaan pelanggaran terkait kampanye Pilgub 2018 tersebut selama satu bulan, yakni 15 Februari 2018 hingga 15 Maret 2018.

“Dari sembilan kasus, sebanyak dua kasus dilimpahkan ke Bawaslu Jateng, satu di antaranya karena peserta kampanye yang diduga melanggar berasal dari luar Kota Semarang,” kata Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, kemarin.

Sedangkan satu kasus lagi peserta kampanye diketahui berasal dari luar Kota Semarang. Dia merupakan seorang anggota DPRD dengan memakai mobil dinas. Meski demikian, ia enggan membeberkan siapa pejabat tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, pejabat yang dimaksud adalah seorang Wakil Ketua DPRD dengan menggunakan mobil berpelat merah AD. Pejabat tersebut diduga melakukan pelanggaran dalam sebuah acara konsolidasi salah satu pasangan calon di Hotel Grasia pada awal Maret ini. “Saat ini sudah ditangani Bawaslu Jateng, karena lintas daerah,” katanya.

Sedangkan tujuh kasus lain yang ditangani di antaranya dugaan keterlibatan Aparat Sipil Negera (ASN), kampanye melibatkan anak-anak, dugaan kampanye di luar jadwal, dugaan Panwas dihalang-halangi dalam bertugas, dan dugaan gambar petahana tercantum dalam baliho program pemerintah.

“Semua sudah diproses dan sudah ada putusan. Pelanggaran administratif saja, karena dari sisi pidana tidak memenuhi,” katanya.

Pihaknya mengaku telah memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pihaknya mengimbau agar pasangan calon Gubernur Jawa Tengah dan calon wakil Gubernur Jawa Tengah serta tim pemenangannya menaati aturan Undang-Undang. “Semua masyarakat perlu berpartisipasi dan turut terlibat memberi pengawasan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi meminta agar seluruh aparat sipil negara (ASN) di Kota Semarang tidak melanggar ketentuan terkait Pilkada. Ia optimis, pengawasan saat ini sudah maju. “Sudah tidak zamannya ASN seperti itu. Saya selalu menekankan dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN,” ujarnya. (amu/sga/zal)