Wajib Ikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di...

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Mulai 2018 semua aparatur Badan Permusyawatan Desa (BPD) di Kabupaten Semarang diminta untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha usai rapat koordinasi teknis tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Semarang di The Wujil Resort and Conention Ungaran, Senin (26/3).

Dikatakan Ngesti, dalam hal ini kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD di 208 desa tersebut mendasari Peraturan Bupati (Perbup) Semarang No 89 Tahun 2017. “Harapan kita pennyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat bisa bekerja optimal, karena sudah dijamin keselamatan dan resiko  kerjanya oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ngesti.

Penggunaan APBDes 2018 tersebut diantaranya untuk peningkatan kapasitas aparatur desa tidak terkecuali BPD. Selain itu, kegiatan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BUMDes, jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Peningkatakan kesejahteraaan aparatur pemerintah desa melalui keikutsertaan dalam program jamiinan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu kegiatan prioritas yang harus dianggarkan APBDes,” katanya.

Hal tersebut dikarenakan saat ini beban kerja dan tanggung jawab pemerintahan desa semakin bertambah. Tidak lain dikarenakan adanya Dana Desa (DD). Pemberian jaminan ketenagakerjaan tersebut juga dapat diperlebar kepada masyarakat di desa, seperti halnya kelompok tani.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran, Budi Santoso berharap BPD secepatnya mengurus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah dianggarkan di APBDes. “Jangan sampai ketinggalan seperti tahun kemarin, ada empat desa yang perangkat desanya belum diikutkan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut Budi, ada dua program yang diikuti oleh anggota BPD, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. “Kalau kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa ikut empat program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi mereka nantinya dapat penisun bulanan,” katanya. (ewb/bas)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Random News

Predikat KLA Lewati 24 Indikator

MAGELANG – Tim evaluasi Kota Layak Anak (KLA) pusat yang terdiri delapan orang datang ke Kota Magelang untuk melakukan verifikasi, penilaian dan peninjauan langsung...

Kucurkan PNPM lebih dari Rp 33 M

KENDAL - Menteri Koor­di­nator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan siap bergabung dengan pemerintahan yang bakal dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Meskipun...

Petani Bunga Terkendala Cuaca Ekstrem

UNGARAN – Para pembudidaya bunga di Kecamatan Bandungan saat ini tengah was-was dengan perubahan musim yang begitu ekstrem seperti saat ini. Seperti yang diungkapkan...

Pemkot Didesak Bongkar Tower Ilegal

BALAI KOTA- Badan legislatif (Baleg) DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot Semarang segera melakukan pembongkaran tower-tower ilegal atau tak berizin. Sebanyak 1.100 Base Transceiver System...

More Articles Like This

- Advertisement -