Wajib Ikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

287
JAMINAN SOSIAL: Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha (tengah) saat membuka rapat koordinasi teknis tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
JAMINAN SOSIAL: Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha (tengah) saat membuka rapat koordinasi teknis tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Mulai 2018 semua aparatur Badan Permusyawatan Desa (BPD) di Kabupaten Semarang diminta untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha usai rapat koordinasi teknis tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Semarang di The Wujil Resort and Conention Ungaran, Senin (26/3).

Dikatakan Ngesti, dalam hal ini kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD di 208 desa tersebut mendasari Peraturan Bupati (Perbup) Semarang No 89 Tahun 2017. “Harapan kita pennyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat bisa bekerja optimal, karena sudah dijamin keselamatan dan resiko  kerjanya oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ngesti.

Penggunaan APBDes 2018 tersebut diantaranya untuk peningkatan kapasitas aparatur desa tidak terkecuali BPD. Selain itu, kegiatan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BUMDes, jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Peningkatakan kesejahteraaan aparatur pemerintah desa melalui keikutsertaan dalam program jamiinan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu kegiatan prioritas yang harus dianggarkan APBDes,” katanya.

Hal tersebut dikarenakan saat ini beban kerja dan tanggung jawab pemerintahan desa semakin bertambah. Tidak lain dikarenakan adanya Dana Desa (DD). Pemberian jaminan ketenagakerjaan tersebut juga dapat diperlebar kepada masyarakat di desa, seperti halnya kelompok tani.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran, Budi Santoso berharap BPD secepatnya mengurus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah dianggarkan di APBDes. “Jangan sampai ketinggalan seperti tahun kemarin, ada empat desa yang perangkat desanya belum diikutkan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut Budi, ada dua program yang diikuti oleh anggota BPD, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. “Kalau kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa ikut empat program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi mereka nantinya dapat penisun bulanan,” katanya. (ewb/bas)