RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Tiga puluh poin uraian kesimpulan disampaikan bos pabrik rokok Muncul Sejahtera dari Sidoarjo, Samsuyar, dalam gugatan praperadilan melawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang, akibat ditetapkan tersangka atas kasus kepemilikian rokok tanpa cukai dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (26/3).

Beberapa poin diantaranya diurai oleh, kuasa hukum Samsuyar, Muhammad Sholeh dan Muhammad Saiful. Keduanya menyampaikan, perkara tersebut berawal pada 2 Februari 2018 telah terjadi penangkapan oleh termohon terhadap truk yang bermuatan rokok dengan sopir yang bernama Supardi.

Dikatakan, dari pengakuhan sopir tersebut jika yang melakukan pemesanan jasa ekspedisi pengiriman barang adalah Andre. Namun, setelah dilakukan penangkapan kepada Andre, diperoleh keterangan jika pemilik rokok tersebut adalah Anas, akan tetapi pada 8 Februari 2018, tepatnya di Bea Cukai Sidoarjo, pemohon justru dijemput oleh termohon dan pada 9 Februari 2018 langsung dilakukannya penahanan.

Pihaknya menilai, berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi termohon jelas perbuatan tersebut sangat gegabah di dalam melakukan pemeriksaan perkara, termasuk tahapan pemeriksaan sebagaimana diwajibkan di dalam KUHAP tidak dilakukan oleh termohon.

“Termohon tidak bisa membedakan tertangkap tangan dengan perkara yang berdasarkan temuan, hal ini bisa dilihat dari surat penyidikan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2018, sementara penangkapan terhadap Pardi pada 6 Februari 2018,”sebutnya.

Dalam berkas gugatannya, Samsuyar meminta, hakim menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukannya untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Pihaknya juga meminta hakim membebaskan kliennya dari tahanan, serta menghukum termohon untuk meminta maaf secara terbuka melalui media  cetak dan elektronik kepada kliennya, kemudian menyatakan pemulihan hak dan rehabilitasi nama baik kliennya dalam kedudukan dan kemampuan harkat serta martabatnya.

“Jika  hakim tunggal berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil–adilnya,” ujarnya. (jks/zal)