Gencar di Awal, Sekarang Melempem

Apa Kabar E-Tilang CCTV?

295
GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM – Sejak 25 September 2017  atau sudah 6 bulan, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Semarang memberlakukan penerapan e-tilang melalui Closed Circuit Television atau CCTV di Kota Semarang. Dulu program ini gencar disosialisasikan. Bahkan, para pengendara motor sempat menjadi waswas dan khawatir terekam CCTV saat melanggar rambu lalu lintas. Tapi, sekarang, rasanya warga tak lagi takut. Sebab, penindakan dari petugas Satlantas tak ‘segarang’ saat awal dulu.

PAGI sekitar pukul 07.30, arus lalu lintas di simpang empat Sompok tak jauh dari eks Pasaraya Sriratu cukup padat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Kompol Maksum, Jalan Sompok dan Jalan MT Haryono sama-sama ramai. Mungkin karena dikejar waktu, tak jarang pengendara motor dari arah Jalan Sompok nyelonong saja meski traffic light menyala merah. Pun dengan pengendara motor dari arah Jalan Kompol Maksum. Bahkan, beberapa kali, pengendara motor dari arah Jalan MT Haryono depan Bank BTN, nyaris menabrak pengendara dari Jalan Sompok yang melanggar lampu bangjo.

Sebenarnya di tengah-tengah jalan, tepatnya di bundaran taman terpasang tiang kamera CCTV yang terhubung dengan Area Traffic Control System (ACTS) di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Namun rupanya para pengendara motor tak khawatir terekam pelanggarannya hingga dikenai sanksi tilang elektronik (e-tilang).

“Paling yang jaga monitor CCTV di kantor Dishub nggak pantau. Jadi, aman-aman saja,” ujar Hartono, warga Lamper Tengah, yang kerap menerobos lampu bangjo di kawasan tersebut.

Diakui atau tidak, sejak penerapan e-tilang CCTV ini tidak segencar saat awal pemberlakuan dulu, jumlah pelanggaran rambu lalu lintas yang tidak terpantau oleh polisi kembali marak. Apalagi di tempat-tempat yang selama ini tidak dijaga petugas.

“Sekarang sama CCTV sudah nggak takut lagi. Yang ditakuti, justru kalau ada petugas yang stand by di dekat bangjo. Kalau CCTV kan tergantung petugas di ruang monitor. Kalau CCTV-nya banyak, petugasnya cuma 2-3 orang, mana mungkin bisa melototi seluruh CCTV yang ada,” ucap Indra, warga Sambiroto, Tembalang.

Indra menilai, program e-tilang CCTV ini hanya gencar di awal saja, namun kini mulai melempem. Buktinya, sudah tidak ada peringatan di pengeras suara traffic ligth seperti dulu lagi jika ada pengendara motor yang melanggar garis marka, tidak mengenakan helm, maupun pelanggaran lainnya.

Menurut KM, warga yang minta diinisial namanya, proses penyelesaian e-tilang tidak ada bedanya dengan tilang konvensional. Pelanggar tetap diberi dua pilihan. Mengikuti sidang dan membayar denda sesuai hasil persidangan, atau lewat bank dengan membayar denda tertinggi, sesuai pasal yang dilanggar.

Hal tersebut dirasakan KM, pemilik kendaraan roda empat. Dia bercerita, pernah didatangi petugas Satlantas pada 28 September 2017 lalu. Petugas memberikan surat e-tilang sembari meminta surat tanda nomor kendaraan (STNK). Tilang itu diberikan karena mobil milik IB telah terekam kamera CCTV ketika melanggar garis marka traffic light di bilangan Kaligarang Semarang pada 25 September 2017. “Waktu itu, petugas Satlantas memperlihatkan rekaman CCTV, memberikan surat e-tilang, dan meminta STNK mobil,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (25/3).

Dalam kesempatan itu, petugas Satlantas menjelaskan kepada KM untuk membayar denda. Bisa lewat pengadilan dengan jadwal yang telah ditentukan, atau membayar lewat bank dengan nominal denda tertinggi.  “Jadi tidak ada bedanya dari tilang biasa. Tidak ada pilihan membayar denda tilang saat bayar pajak tahunan STNK seperti isu yang beredar,” jelasnya.

Setelah KM memilih untuk menyelesaikan e-tilang lewat sidang, ternyata tidak jadi ditilang. Alasan petugas, mendatangi rumah dan memberikan e-tilang itu sekadar sosialisasi. Untuk kepentingan publikasi sebagai pengumuman bahwa e-tilang sudah diberlakukan di Kota Semarang. “Nggak jadi kena tilang. Suratnya diminta lagi dan STNK saya dikembalikan,” terangnya.

Sejak saat itu hingga sekarang, KM mengaku belum pernah melanggar aturan lalu lintas lagi. Entah melanggar marka, traffic light, parkir sembarangan, atau pelanggaran lain. “Belum pernah dapat e-tilang lagi karena memang tidak melanggar,” tandasnya.

Kepada Jawa Pos Radar Semarang, KM juga memberi keterangan mengenai fungsi CCTV yang kabarnya banyak yang rusak. Tidak berfungsi ketika awal-awal sosialisasi, akhir tahun lalu. Buktinya, dia nyaris tidak pernah mendengar ada petugas yang memperingatkan pelanggar lewat pengeras suara di traffic light. “Katanya itu sudah banyak yang rusak. Dan tidak ada berita lagi ada pelanggar lalu lintas yang kena e-tilang. Nggak marak seperti pas sosialisasi dulu,” tuturnya.

Kabid Lalu-Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Topo Mulyono, mengatakan, penerapan e-tilang CCTV sampai saat ini masih diteruskan. Setiap shif, ada enam petugas memantau Area Traffic Control System (ACTS) di Kantor Dishub Kota Semarang.

“Ketika ada pengedara yang melanggar, petugas yang berjaga melakukan peringatan melalui ruang kontrol yang tersambung di speaker traffic light. Kami mengedepankan langkah persuasif, jadi kalau ada yang melanggar kami ingatkan dulu. Kalau membandel, baru kami tilang dan kirimkan data ke polisi,” katanya.

Dalam tindakan penilangan, petugas Dishub mencatat pelat nomor kendaraan. Terutama bagi pengendara yang melanggar marka, sehingga menyebabkan kemacetan. Misalnya di traffic light Jalan Pemuda, tepatnya di samping Gedung Lawang Sewu. “Untuk arah Imam Bonjol dan Pandanaran itu jalan terus, namun ada pengendara yang nekat berhenti, nah di situ kami berlakukan tilang,”ucapnya.

Dengan tindakan persuasif, lanjut Topo, pengendara secara tidak langsung mendapatkan perhatian dari pengendara lain. Sehingga di sini sanksi sosial pun terjadi, apalagi petugas dengan jelas membacakan pelat nomor, warna dan jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran. “Seperti yang terpantau, jika ada pengendara yang melanggar di traffic light, mereka akan ditegur pastinya juga menjadi sanksi sosial bagi pengendara yang melanggar. Sehingga ke depan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya,” tambahnya.

Topo membeberkan, bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah melewati garis batas marka jalan di traffic light, berhenti di zebra cross saat lampu merah, melawan arus dan belok kiri seharusnya jalan, malah berhenti. “Jumlahnya menurun dibandingkan awal diberlakukan, saat ini sebulan kami mengirim data ke polisi sekitar 100 pelanggaran. Itupun yang dianggap keterlaluan,” jelasnya.

Untuk wilayah Semarang, saat ini kurang lebih ada sekitar 42 titik traffic light yang dipasangi ATCS.  Setiap bulan pun petugas juga melakukan pengecekan dan perbaikan untuk mengantisipasi terjadi kerusakan. “Pernah ada yang gambarnya ngeblur, namun setelah dicek ternyata menjadi rumah semut karena terkena hujan,” ujarnya.

Ia menerangkan, sejak diberlakukan pada September 2017, pihaknya mengaku jika e-tilang masih sulit menindak pelanggaran yang bukan pelat Semarang. Beberapa titik, yakni Tlogosari dan Pemuda yang merupakan tempat terbanyak terjadi pelanggaran, dan menjadi skala prioritas. “Susahnya adalah plat luar kota, kami tidak bisa melakukan tindakan kepada pelanggarnya,” katanya. (amh/den/aro)