Akhirnya! Empat Raperda Pati Disetujui Jadi Perda

98

 KOTA – Empat rancangan peraturan daerah (raperda) Pati disetujui menjadi perda pada rapat paripurna yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati Sabtu (24/3) lalu. Pada rapat paripurna tersebut, selain diikuti anggota dewan juga diikuti Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, dan jajaran OPD.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan, empat raperda yang disetujui menjadi perda yakni raperda tentang rencana induk pembangnan pariwisata, raperda tentang penyelenggaraan ibadah haji, raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, dan raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Raperda itu disetujui sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 dan pasal 88 ayat 1 Permendagri 80/2015 tentang Produk Hukum Daerah. Persetujuan bersama terhadap empat raperda tersebut sudah ditandatangani legislatif dan eksekutif.

Selain persetujuan raperda, DPRD Pati menyampaikan hasil pembahasan raperda penyelenggaraan pendidikan dan raperda ketertiban umum dan ketentraman rakyat yang disampaikan perwakilan anggota dewan. Serta penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi LKPJ Bupati Pati 2017.

Hasil rapat dari pansus pembahasan LKPJ ada beberapa poin, diantaranya pemkab harus memperhatikan pembangunan gedung yang rusak ringan atau berat, memperhatikan kesejahteraan guru PAUD, anggaran jamkesda ditambah untuk warga kurang mampu, dan penambahan sarana prasarana puskesmas.

“Selain itu, meningkatkan penanggulangan penularan HIV/AIDS, pelayanan cepat kepengurusan administrasi data kependudukan, mengoptimalkan BLK, memfasilitasi ABK mendapatkan asurasni tenaga kerja di tanggung pengusaha kapal, hingga mengoptimalkan perda TKI beserta retribusinya,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Pati Haryanto menjelaskan, persetujuan bersama tentang empat raperda itu sudah dibahas sesuai mekanisme dilaksanakan pansus dan eksekutif. Raperda itu telah dikonsultasikan dengan kementerian terkait untuk mendapatkan saran dan masukan. Untuk menghindari pembatalan, keempat raperda telah difasilitasi gubernur tertanggal 5 Maret 2018.

“Kami menyambut baik persetujuan bersama raperda tersebut. Salah satunya raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Pati 2018-2015. Pembangunan pariwisata untuk kemanfaatan ekonomi dan mendorong proses perlindungan suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya masyarakat setempat. Raperda ini menjadi pedoman pembangunan destinasi, industri, pemasaran pariwisata, serta monitoring dan evaluasi dalam pengembangan pariwisata,” urainya.

(ks/him/put/top/JPR)

Silakan beri komentar.