RUKO KANJENGAN: Deretan pertokoan di Kanjengan, Semarang Tengah yang status kepemilikan lahannya tak jelas. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RUKO KANJENGAN: Deretan pertokoan di Kanjengan, Semarang Tengah yang status kepemilikan lahannya tak jelas. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG  Puluhan warga yang tergabung dalam Perkumpulan Pertokoan Kanjengan (PPK) Kota Semarang menuntut agar dilakukan perpanjangan atau diterbitkan kembali Hak Guna Bangunan (HGB) baru pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang dan putusan Mahkaman Agung (MA). Sebab, putusan tersebut dinilai sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Harusnya status HGB itu diperpanjang atau diterbitkan, karena pemkot sendiri belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut,” kata juru bicara PPK, Soenar Alie, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Soenar Alie mengatakan, ruko di Blok A, B, E dan F, diperoleh pedagang dengan cara membeli dari PT Pagar Gunung Kencana (PGK). Sehingga status tetap HGB murni. Tetapi untuk Blok C dan D, statusnya adalah sewa.  “Ruko di Blok A, B, E dan F murni membeli dari PT PGK, otomatis bisa diperpanjang statusnya. Terkait ada masalah dengan pemkot, kami tidak tahu,” ujarnya.

Soenar Alie berharap, agar HGB tersebut dapat secepatnya selesai, sehingga bisa dijadikan modal untuk melanjutkan usaha. Saat ini, kondisinya sepi akibat adanya pembangunan di Blok C dan D. “Kalau proses HGB itu selesai, maka bisa untuk tambah modal usaha. Kami sudah sangat bersabar selama 14 tahun hingga sekarang ini,”katanya.

Dikatakan, dari 60 ruko di Blok A, B, E dan F, ada ruko yang sudah berubah statusnya menjadi Hak Milik (HM), yakni 2 ruko dan 7 ruko yang sudah dilakukan perpanjangan izin HGB-nya.

“Tetapi sisanya belum, sehingga membuat kami bertanya status lainnya bagaimana? Untuk itu, kami meminta agar pemkot memberikan izin agar status HGB bisa diperpanjang,” harapnya.

Soenar Alie mengaku, terkait dengan perpanjangan tersebut, pihaknya sudah mendatangi wali kota dan BPN Kota Semarang dengan mediasi BPN Kanwil Jateng dan Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Pedagang meminta bantuan supaya menjalankan administrasi yang betul. “Pemkot juga sudah dipanggil mengenai masalah aset, tetapi sampai sekarang belum pernah dijawab, apakah itu aset atau bukan?” paparnya.

Kuasa hukum PPK, Subali, mengatakan, berdasarkan keputusan PTUN dan Pengadilan Negeri (PN) yang sudah mempunyai hukum tetap, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang diwajibkan untuk memperbaharui atau memperpanjang sertifikat HGB milik warga Kanjengan Blok A, B, E dan F.  “Yang berhak menerbitkan atau perpanjangan itu instansi terkait dalam hal ini Wali Kota Semarang berkewajiban untuk memproses dan menerbitkan sertifikat perpanjangan dan atau pembaharuan,” katanya.

Apabila kedua instansi tersebut belum atau tidak bersedia menerbitkan dan pembaharuan HGB, lanjut dia,  maka menurut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka kedua pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar administrasi sedang. Untuk pelanggaran administrasi sedang, lanjut dia, pejabat tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa diberhentikan dari jabatannya sementara, dan itu sudah diatur dalam PP tentang administrasi pemerintahan.

“Warga Kanjengan sudah berupaya mengajukan pengaduan laporan tentang dugaan adanya pelanggaran administrasi sedang, baik terhadap Kepala Kantor Agraria Kota Semarang maupun Wali Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan bahwa laporannya ditujukan kepada pejabat di tingkat atasannya,” bebernya.

Pejabat di atasnya seperti Kanwil Pertanahan Jateng sudah dilakukan pada 9 Maret, dan sudah diterima. Sedangkan pejabat di atas wali kota adalah Gubernur Jateng sudah dilakukan pada 7 Maret. Dalam aturannya, baik gubernur maupun Kanwil Pertanahan Jateng dalam waktu lima hari setelah laporan itu diterima wajib untuk menindaklanjuti.

“Adaikan kedua pejabat di atasnya, yakni Kanwil Pertanahan Jateng dan Gubernur Jateng tidak bersedia untuk menindaklanjuti, maka menurut aturan PP tersebut, warga Kanjengan  berhak mengajukan permohonan adanya dugaan administrasi sedang, maka dapat dilaporkan ke atasannya, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya. (hid/aro)