GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS : IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memberikan batas waktu uji KIR taksi online di Kota Semarang pada 31 Mei mendatang. Hingga kini baru tercatat 142 unit taksi online yang sudah melakukan uji KIR dari ribuan unit taksi online yang beroperasi di Kota Semarang.  Hal itu sebagaimana aturan baru mengenai transportasi berbasis aplikasi online, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Hingga saat ini baru 142 unit taksi online yang uji KIR. Padahal di Kota Semarang jumlahnya sangat banyak. Kami berikan batas waktu hingga Mei mendatang,” kata Kabid Lalulintas Dishub Kota Semarang, Topo Mulyono, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (23/3).

Dia mengancam, jika hingga batas waktu yang ditentukan mereka tetap tidak melakukan uji KIR, maka nanti akan ditertibkan petugas.  “Sejak Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan uji KIR bagi kendaraan sewa khusus atau taksi online pada November 2017 lalu, antusiasme pemilik taksi online mengurus KIR masih rendah,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar pemilik kendaraan taksi online untuk melakukan uji KIR. “Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada para pemilik angkutan online tersebut untuk mengurus izin KIR. Sebab, uji KIR penting dan wajib bagi semua kendaraan angkutan, baik angkutan barang ataupun angkutan penumpang,” ujarnya.

Hal tersebut demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sehingga pemilik taksi online wajib mematuhi aturan undang-undang tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Kasi Lalulintas Dishub Kota Semarang, Agung Meidri Hariono, menambahkan, pengurusan uji KIR taksi online tidak bisa dilakukan secara perorangan. Pengurusan baru bisa dilayani jika dalam bentuk badan hukum.

“Syarat uji KIR harus mendapatkan Surat Persetujuan Izin Operasional (SPIO) dari Dinas Perhubungan Provinsi Jateng. Dan untuk mendapatkan SPIO itu, harus berbadan hukum, bisa koperasi, CV, PT atau lainnya,” paparnya.

Terkait biaya pengurusan uji KIR, ia menambahkan, jika hal itu sudah diatur oleh Perda. “Dalam Perda disebutkan, uji KIR kendaraan angkutan akan dikenakan biaya Rp 57 ribu,” katanya.

Terkait pembatasan kuota yang dikhawatirkan tidak bisa menampung jumlah taksi online, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa, telah menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jateng akan mengeluarkan kebijakan kuota kompromi.

Secara total, wilayah Kedungsepur: izin 2.500 unit, tambahan 864 unit, kuota kompromi menjadi 3.364 unit. Subosukowonosraten: izin 1.050 unit, tambahan 360 unit, kuota kompromi menjadi 1.410 unit. Barlingmascakeb: izin 244 unit, tambahan 141 unit, kuota kompromi 404 unit. Bregasmalang: izin 57 unit, tambahan 659 unit, kuota kompromi 716 unit. Petanglong: izin 24 unit, tambahan 326 unit, kuota kompromi 350 unit.

Sedangkan untuk Purwomanggung: izin 198 unit, tambahan 237 unit, kuota tambahan 435 unit. Wanarakuti Banglor: izin 63 unit, tambahan 212 unit, kuota 275 unit. Secara keseluruhan, izin ada 4.136, tambahan 2.819 unit, sehingga total kuota se-Jawa Tengah ditetapkan sebanyak 6.955 unit.

“Kuota kompromi merupakan penetapan kebutuhan kuota kendaraan angkutan sewa khusus, yakni gabungan antara taksi reguler dan taksi online atau angkutan sewa khusus yang ditetapkan secara bersama, disetujui dan disepakati oleh pelaku pemangku kepentingan serta pihak angkutan taksi reguler plat kuning,” ujarnya.

Dia meminta para pelaku usaha taksi online segera melakukan pengurusan izin. “Kuota ini menjadi salah satu hal krusial. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan, untuk kebutuhan kendaraan bisa dilakukan evaluasi setahun sekali. Jadi, sebenarnya mengenai kuota sekarang ini bukan suatu hal yang perlu ditakutkan,” katanya.  (amu/aro)