Kades Jambearum Diminta Mundur

630
UNJUK RASA: Puluhan warga Desa Jambearum melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA: Puluhan warga Desa Jambearum melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Puluhan warga desa Jambuarum, Kecamatan Patebon melakukan aksi unjuk rasa depan kantor Bupati Kendal. Mereka menuntut supaya Kepala Desa (Kades) setempat yaitu Kades Sri Purwanti dicopot jabatannya.

Tuntutan tersebut menurut pengunjuk rasa lantaran kades cantik yang sudah terpilih dua periode itu diduga melakukan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015-2017. Selain itu juga ada dugaan penjualan beras miskin (raskin) yang sedianya diberikan kepada warga yang kurang mampu.

Dengan membentangkan spanduk dari  bungkus karton, warga menyatakan mosi tidak percaya kepada Kades Sri Purwanti. Spanduk berisikan tuntutan agar Inspektorat Kendal memeriksa kasus penggunaan Dana Desa (DD) serta pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu juga bertuliskan kecaman terhadap Kades agar tidak semena-mena terhadap rakyat kecil.

Koordinator aksi, Mulyanto, mengatakan selama tahun 2015 hingga 2017 banyak pengadaan barang dan jasa serta pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. “Pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam perencanaan,” katanya, kemarin (23/3).

Ia mencontohkan dengan pembangunan rehab kantor Balai Desa di 2016. Bahwa untuk rehab tersebut telah dianggarkan tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan. “Kami ingin tahu, dananya itu larinya kemana dan digunakan untuk apa,” tandasnya.

Selain itu terjadi kasus penjualan raskin yang diduga dilakukan Kades Sri Purwanti. Yakni beras jatah dari Pemerintah untuk warga miskin bukannya dibagikan tapi dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi. “Alasannya karena beras tidak diambil, padahal warga tidak diberitahu kalau raskin sudah ada di balai desa,” katanya.

Mulyanto mengatakan warga pernah melayangkan surat kepada Bupati Kendal, Mirna Annisa untuk menghentikan sementara Kades dan Perangkat desanya serta menurunkan tim dari inspektorat untuk memeriksa Kades.

Bayu Adi, Ketua pemeriksa kasus Kades Jamberarum menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada Kades tersebut pada bulan Februari lalu dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut telah selesai dibuat. “Kami telah memeriksa yang bersangkutan atas masalah yang telah disampaikan para warga. Hasil Laporan telah disampaikan kepada Bupati,” ujarnya.

Memanggapi hal tersebut, Kades Sri Purwanti mengaku jika permasalahan DD sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan hasilnya tidak ada masalah. Sedangkan untuk raskin, pihaknya tidak tahu menahu. Karena beras miskin diurusi oleh panitia tersendiri. “Saya hanya data saja, raskin itu dibagikan oleh panitia desa bersama bulog. Jadi Kades tidak tahu menahu perihal penjualan beras itu karenaa bukan kewenangan Kades,” tuturnya. (bud/bas)