KETERANGAN : Wali Kota Pekalongan M Saelany Machfudz saat memberikan keterangan disela-sela workshop Penilaian Regulasi dengan KPPU di Hotel Horison. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
KETERANGAN : Wali Kota Pekalongan M Saelany Machfudz saat memberikan keterangan disela-sela workshop Penilaian Regulasi dengan KPPU di Hotel Horison. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN –  Dunia usaha yang tak homogen, dengan kemampuan finansial yang juga tidak memadai sering berimbas tak baik, terutama pada UMKM. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa berpihak dan proporsional dalam menentukan kebijakan ekonomi.

“Dalam pelaksanaan iklim investasi yang kondusif, objektif dan tidak berpihak, Pemerintah Daerah senantiasa dihadapkan pada dilema sosial dan dilema ekonomi. Oleh karena itu KPPU diharapkan hadir memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan proteksi, seperti UMKM,” ucap Wali Kota Pekalongan M Saelany Machfudz, saat workshop Penilaian Regulasi dengan daftar Periksa Kebijakan Persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Hotel Horison, Kamis (22/3).

Ditambahkannya, semua pihak tentunya tidak menginginkan UMKM tergerus oleh roda ekonomi raksasa yang menyerbu daerah-daerah, bahkan hingga ke kecamatan dan kelurahan. Untuk itu, diharapkan juga pemerintah bisa proporsional dalam menentukan kebijakan ekonomi. “Petani dan pedagang kecil kita juga membutuhkan proteksi dan perlindungan,” terangnya.

Ia melanjutkan jika UMKM dipaksa berkompetisi dengan para raksasa secara terbuka dan tanpa keberpihakan secara proporsional dari aparatur negara, tentu cepat atau lambat akan semakin melemah dan mati dengan sendirinya.

“Kami mengajak kepada segenap dunia usaha untuk meningkatkan kualitasnya, baik kualitas SDM maupun kualitas produknya, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri,” tambah Saelany.

Komisioner KPPU Munrokhim Musanam menambahkan, acara tersebut digelar guna mendorong terciptanya kebijakan yang selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Karena kini 70 persen dari pelanggaran anti persaingan karena regulasi yang  tidak proper.

“Untuk itu dengan pertemuan ini kami mengajak regulator usaha untuk berdiskusi menghasilkan regulasi yang pro persaingan usaha,” katanya.

Ia melanjutkan kerjasama antara KPPU dengan regulator dilakukan untuk meningkatkan iklim persaingan sehat. Karena diharapkan kebijakan pemerintah dapat memberikan kesempatan terbuka bagi pelaku usaha tanpa memberi insentif pada pelaku usaha tertentu, dimana harus memproteksi rakyat selaku konsumen. “Pemerintah memang harus proporsional dalam memberikan kebijakan, dan yang jelas proteksi bagi rakyat dan konsumen,” jelasnya. (han/ric)