Guru Cabul Terancam Dipecat

407
TINJAU KONDISI : Anang Budi Utomo bersama rombongan Komisi D saat berbincang dengan perwakilan SDN 02 Karangayu Semarang. (Abdul Mughis/Jawa Pos Radar Semarang)
TINJAU KONDISI : Anang Budi Utomo bersama rombongan Komisi D saat berbincang dengan perwakilan SDN 02 Karangayu Semarang. (Abdul Mughis/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Oknum guru SDN Karangayu 02 Semarang, berinisial FO, yang diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap siswinya, saat ini telah ‘diciduk’ oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Guru tersebut telah ditarik dan tidak boleh mengajar. FO terancam sanksi berat, dipecat. Hal itu apabila terbukti dalam proses hukum.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, menegaskan bahwa kasus yang menyangkut perlindungan anak dan perempuan hukumannya berat. “Kalau ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat kasus tersebut bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Ada sanksi pidana dengan ancaman penjara lebih dari empat tahun. Hukumannya tinggi,” katanya saat melakukan tinjauan di SDN Karangayu 02 Semarang bersama rombongan Komisi D DPRD Kota Semarang, Rabu (21/3).

Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak. “Pemkot sudah membentuk tim, inspektorat sudah turun, termasuk Unit PPA Polrestabes juga sudah turun. Guru yang bersangkutan sudah ditarik ke Dinas Pendidikan Kota Semarang,” katanya.

Kalau memang dugaan tersebut terbukti, maka harus ditindak dengan hukuman yang paling berat. Menurut Politisi dari Fraksi Golkar ini, Perda perlindungan perempuan dan anak memang sudah ada, tapi ancaman maksimal hanya tiga bulan kurungan atau denda paling tinggi Rp 50 juta.

“Kalau sanksi dari Perda memang tidak bisa tinggi. Tapi kalau yang diberlakukan hakim nanti UU Perlindungan Anak, maka ancamannya sangat berat. Apalagi ini PNS,” katanya.

Karena dugaan pelakunya adalah PNS, maka sanksi kedisiplinan pegawai akan dilakukan oleh pihak inspektorat. Sedangkan dari Unit PPA Polrestabes Semarang akan melihat unsur pidananya.

“Ini yang harus dicermati bersama. Terus terang kami prihatin. Kalau saya pribadi: pecat!, selama terbukti. Tapi ini kan ada prosedur hukum,” katanya.

Pihaknya bersama rombongan Komisi D meninjau lokasi sekolah tersebut untuk melihat lebih dalam. Menurutnya, visi-misi sekolah ini sudah terformula dengan baik. SDM bagus, jumlah siswanya ini termasuk sekolah tipe A, yakni sebanyak 458 siswa. Artinya, sekolah ini berpotensi. SDM guru-gurunya cukup baik.

“Kalau jumlah siswanya banyak, artinya index peneriaan BOS atau BOS daerahnya kan tinggi. Maka saya anggap operasional dana, sekolah ini cukup. Sarana prasarana sudah bagus. Pertanyaannya, kenapa kasus ini terjadi?,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Narendro berharap agar anak yang menjadi korban mendapat pendampingan khusus. “Jangan sampai anak tersebut kehilangan motivasi belajar. Ini menjadi cacatan kami, agar tidak terulang lagi di sekolah lain. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak juga sudah ada, sehingga bisa dilakukan pembinaan,” tegasnya.

Perwakilan SDN Karangayu 02 Semarang, Ibnu Azwar mengatakan, guru tersebut telah ditarik ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan tidak boleh mengajar. Saat ini sudah ada yang mengganti.

Disinggung mengenai tingkah laku guru tersebut selama menjadi pengajar, pihaknya mengaku tidak memperhatikan guru tersebut. “Keseharian ya mengajar seperti biasa. Setiap orang memiliki privasi masing-masing. Saya sendiri tidak sampai melihat privasi (guru tersebut),” katanya.

Ibnu juga enggan berkomentar terkait proses hukum pelaku. “Proses penanganannya dilakukan sesuai dengan BAP saja, yang lain-lain saya tidak berani menjawab, karena sudah ditangani oleh Polrestabes Semarang,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Semarang, Aan Patwiranto mengatakan, pihaknya memang telah membentuk tim untuk menangani kasus tersebut. Namun hingga kini hasilnya belum ada. “Biasanya hasilnya (tim) dilaporkan ke saya. Tapi sejauh ini belum ada laporan. Mungkin sudah ada tindakan pemanggilan dan pemeriksaan, tapi hasilnya nanti, saya masih menunggu laporan tim,” ujarnya singkat.

Terpisah, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengaku prihatin atas terjadinya kasus pelecehan seksual di SDN Karangayu 02 Semarang. Sebab, kasus tersebut justru terjadi di sebuah tempat menuntut ilmu. Apalagi pelakunya adalah seorang guru PNS. “Saya telah perintahkan Inspektorat untuk memeriksa guru bersangkutan, harus dilakukan tindakan tegas,” katanya.

Hendi sapaan akrab, Hendrar Prihadi, mengaku masih menunggu proses kajian dan penyelidikan dari Inspektorat Kota Semarang. Tetapi ia memastikan tetap akan memberikan sanksi kepada pelaku, sesuai dengan tingkat kesalahan yang bisa dibuktikan. “Bisa diturunkan jabatannya, bisa dipecat, tergantung pemeriksaannya seperti apa,” katanya. (amu/zal)