RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati tentang pandangan umum Fraksi terhadap Penyampaian 4 Raperda 2018.

Bupati Batang kembali menyesalkan kehilangan pajak cukup besar hingga Rp 10 miliar, atas dihapusnya Perda Izin Gangguan atau biasa disebut Hinder Ordonantie (HO), di Gedung DPRD setempat, Selasa (20/3).

Bupati Wihaji dalam jawaban Pandangan umumnya terkait 4 Reperda yang antara lain Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tentang Ijin Gangguan dan Tentang Kelembagaan Daerah, dihadapan 45 anggota legislatif mengatakan, harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tahun ini seharusnya Pemda Batang menerima dana sebesar Rp 10 milyar hanya dari PLTU Batang terkait izin HO. Karena izin gangguan hilang, maka penerimaan pajak dari HO kini hilang,” ucap Bupati.

Namun kata Bupati, penghapusan izin HO sudah sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia.  Kemudian untuk menindak lanjuti,  Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tidak akan mengabaikan dampak lingkungan yang akan terjadi.

Atas segala kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan lingkungan. “Pemkab mewajibkan pada semua kegiatan usaha terlebih dahulu  untuk melaksanakan proses Izin lingkungan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Tegas Wihaji

Selanjutnya, terkait pandangan umum dari Fraksi PAN-PKS terkait konsekuensi atas bertambahnya 1 (satu) Perangkat Daerah, yang berefek bertambahnya anggaran belanja tidak langsung yang akan diikuti dengan belanja rutin.

Dijawab Bupati bahwa Dinas Ketenagakerjaan adalah pemisahan dari DPMPTSP dan Naker, sehingga pemecahan tersebut hanya memisahkan beberapa bidang-bidang saja.“Pemisahan ini hanya beberapa bidang, terutama yang menangani ketenagakerjaan yang semula berada di DPMPTSP dan Naker, jadi tupoksi dan anggaran sama,” Jelas Wihaji

Kemudian juga terkait dengan Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam, yang disarankan untuk tidak saling tumpang tindih dengan Perda yang sudah ada. Dikatakan Bupati, bahwa setiap proses penyusunan produk hukum dilaksanakan tahapan harmonisasi.“Setiap produk hukum yang dibuat, melalui tahapan harmonisasi, jadi filter sehingga tidak tumpang tindih aturannya,” jelasnya. (han/bas)