DEKLARASI: Forkompinda dan tokoh masyarakat dan agama melakukan deklarasi anti ujaran kebencian di Pendopo Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEKLARASI: Forkompinda dan tokoh masyarakat dan agama melakukan deklarasi anti ujaran kebencian di Pendopo Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Deklarasi Anti Ujaran Kebencian dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kendal. Deklarasi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap hal-hal yang bersifat provokasi, fitnah, yang berbau SARA serta informasi hoax.

Pimpinan Daerah Kendal tersebut yakni Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kapolres, Dandim 0715 dan Kajari Kendal. Selain Pimpinan daerah deklarasi juga di ikuti tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta dari unsur pemuda.

Deklarasi ini diucapkan saat Rapat Kordinasi Masalah Strategis dan Aktual Kab Kendal di Pendopo Kabupaten, Senin 19 Maret 2018. Dihadiri Forkompimcam, KPU, Panwaslu, Satpol PP, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Jateng, FKUB, Muhammadiyah, NU, ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Deklarasi ini semua pihak siap mengantisipasi kerawanan menjelang Pilgub. Selain itu mendeteksi dini dalam rangka menciptakan stabilitas nasional.

Kepala Kesbangpol Kendal, Ferinando Rad Bonay mengatakan, tujuan deklarasi ini untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyikapi kerawanan menjelang Pigub 2018. Selain itu sekaligus melakukan koordinasi dan konsolidasi demi terciptanya kondifitas daerah Kendal.

“Seperti peristiwa di pengiayaan di Desa Truko, Kecamaran Kangkung yang menimpa tokoh seorang kiai. Kasus itu menjadi viral, sehingga situasi menjadi panas. Padahal setelah diperiksa oleh Polisi, ternyata kriminal murni,” katanya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan menyebar berita yang belum pasti. “Sebab justru akan membuat suasana dan kondisi sosial masyarakat menjadi tidak kondusif,” paparnya.

Bupati Kendal dr Mirna Annisa dalam sambutan mengatakan, menjelang Pilkada agar Pemkab Kendal terus meningkatkan koordinasi dan kesamaan persepsi dengan Polri, TNI dan Satpol PP. Yakni untuk mengawal Pilkada agar berjalan damai dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub.

“Karena itu seluruh masyarakat agar ikut mengawal Pilkada supaya berjalan damai dan tidak terjadi pelangggaran. Pilkada bisa berjalan dengan jujur, bebas dan adil. Kepada seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri serta perangkat desa harus menjaga netralitas,” tandasnya. (bud/bas)